JEDDAH – Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Arab Saudia menyiapkan rancangan pembenahan dan penempatan TKI yang akan disampaikan dalam forum Rakernas Semarang. Salah satunya, tetap mempertahankan moratorium TKI ke Saudi Arabia.

Alasan Perwalu mempertahankan moratorium TKI ke Saudi Arabia, di antaranya masih banyak kasus TKI yang belum tuntas. Di pemerintahan baru, utusan Perwalu akan mengusulkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, BNP2TKI, dan APJATI mendata ulang kasus – kasus TKI di Saudi Arabia.

Tuntaskan dan benahi terlebih dahulu, baru berpikir perihal status moratorium. Kita sependapat dengan pola yang disampaikan Kepala BNP2TKI dan APJATI untuk kedepan dan sangat bagus. Tetapi dari laporan yang diterima, kedua lembaga tersebut belum menyampaikan mengenai penyelesaian kasus – kasus TKI yang belum tuntas. Karena kita ingin dalam Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, jangan sampai menambah masalah baru, sedangkan masalah lama masih banyak yang belum tuntas,” kata Abdullah Babsel, Bendahara Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia dalam keterangan presnya ke Infokomnews PDI Perjuangan Jatim, Kamis (18/9/2014) malam.

Dia menjelaskan, bila memperhatikan dari laporan kedua utusan Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia, visi misi yang dipaparkan BNP2TKI serta APJATI mengenai TKI kedepan khususnya di Saudi Arabia bagus. Tapi realisasi di lapangan dan pengontrolannya tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu.

Utusan Perwalu Arab Saudia yang berangkat ke Rakernas Semarang adalah Nana Sutisna dan Eka Sapta Sekretaris, melakukan beberapa rangkaian. Sebelumnya, utusan Perwalu Saudi Arabia pada 12 – 13 September 2014 mengunjungi Malaysia, untuk melakukan pertemuan dengan Perwalu setempat. Pada Senin (15/09) lalu bertemu Kepala BNP2TKI, dan Kamis (18/9/2014) bertemu Apjati. (pri)