JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah menyampaikan DPR bersama sama dengan pemerintah telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai risiko dan tantangan setahun ke depan.

“Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto,” kata Said Abdullah, usai Rapat Paripurna ke-7 DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Baca juga:
=> Said Abdullah Sebut Target Jangka Pendek Ini Jadi Fokus Pemerintah yang Harus Tercapai Pada 2025
=> Soal Buruknya Kualitas Gizi dan Tingginya Stunting, Said: Harus Segera Diselesaikan

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bahwa posisi saat ini sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.

“Kita sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD,” sebutnya.

Dia juga berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir.

“Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun ke depan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya,” harap Said.

Pun target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5%. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, Indonesia sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.

DPR RI mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah terjadi dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.

“Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak mengganggu kinerja pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur,” kata dia.

Banggar DPR RI ingin mengingatkan semua, bahwa persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi kurs dalam jangka panjang cenderung melemah.

“Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100/USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp15.900/ USD. Pada akhirnya kita sepakati pada angka Rp16.000/USD,” beber Said.

“Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat,” sambungnya.

Said menambahkan pemerintah juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0 persen.

Menurutnya, perlu terus diwaspadai, bahwa suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional.

“Bersyukur bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini menjadi sinyal positif ke depan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah,” ucap Said Abdullah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS