JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah selama tiga bulan ini telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.

Sehingga, kata Said, presiden terpilih Prabowo Subianto bisa segera berlari kencang menjalankan program-programnya, dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran.

“Karena itu, postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ke depan,” kata Said Abdullah, dalam siaran persnya, Kamis (19/9/2024).

Said menjelaskan DPR bersama sama dengan pemerintah telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai resiko dan tantangan setahun kedepan.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara.

Serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Said, DPR sepakat dengan pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek.

Di mana kebijakan itu difokuskan pada pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.

Kemudian kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting.

Lalu pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.

“Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025,” ucap Said. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS