SURABAYA – PDI Perjuangan mengapresiasi hasil rilis survei yang dilakukan Litbang kompas. Survei itu dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.

Dalam survei Litbang Kompas yang dirilis Senin (11/12/2023), elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3%, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 15,3%. Sedangkan 28,7% belum menentukan pilihannya.

Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah mengatakan, refleksi dari hasil survei itu, masih ada ceruk yang cukup besar atas posisi para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter sebanyak 28,7 persen. Kelompok yang undecided ini sebagian besar adalah para pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu.

“Karena itu bagi Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan menganggap penting untuk menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu satunya pasangan capres dan cawapres yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi,” kata Said Abdullah, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya, Presiden Jokowi lahir, berproses dan tumbuh dalam rahim PDI Perjuangan. Keseluruhan program program kerakyatan Jokowi sejak di Surakarta, DKI Jakarta dan dua periode kepresidenan ini adalah buah pikiran dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan.

Karena itu pula PDI Perjuangan selama ini loyal memberikan dukungan penuh tanpa reserve atas program program tersebut.

“Atas dasar latar belakang sejarah diatas, maka tidak ada pihak lain yang seotoritatif pasangan Ganjar Mahfud dalam meneruskan program-program kerakyatan Pak Jokowi,” sebutnya.

Kalaupun ada pihak lain yang mencoba mengklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Jokowi, sebut Said, tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti “nyawa” atau roh program program tersebut, dan bagaimana menjalankannya.

Dia mencontohkan munculnya program pemberian makan siang gratis, itu jelas bukan karakter dasar program kerakyatan Presiden Jokowi. Apalagi konon program tersebut akan mengambil anggaran dari program-program kerakyatan yang sudah ada.

“Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan pak Jokowi mengalami penyimpangan,” terang Said.

Kalau di-cek lagi, lanjutnya, konsep pemimpin blusukan, menangkap aspirasi dan pikiran rakyat yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, nyatanya tidak ada calon lain yang semampu Ganjar Pranowo.

“Mari kita bandingkan, siapa calon presiden yang telah blusukan berkeliling Indonesia selain Ganjar Pranowo? Calon presiden yang menyatakan penerus Jokowi buktinya hanya sesekali saja bergerak menyapa rakyat, selebihnya malah banyak menggelar pertemuan pertemuan terbatas kalangan elit,” bebernya.

“Karena jika tidak memahami karakter blusukan ala Presiden Jokowi, kalau mau meniru jelaslah tidak akan mampu, dan Ganjar membuktikan mampu mengimbangi pemimpin blusukan model Presiden Jokowi,” sambung pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Ke depan, tambah Said Abdullah, kader-kader PDI Perjuangan sebagaimana perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk makin intensif turun ke basis.

Dengan melakukan penggalangan door to door lebih intensif, pihaknya yakin cara ini bisa menjadi langkah untuk meyakinkan para pemilih bahwa Ganjar Mahfud akan meneruskan dan  menyempurnakan program-program Jokowi.

Strategi ini juga bisa diukur progresnya secara harian mengingat menuju hari H pencoblosan makin dekat. Program program kerakyatan Presiden Jokowi akan terus dikonsolidasikan oleh Ganjar-Mahfud.

“Akan kami sempurnakan berbagai program kerakyatan seperti Kartu Indonesia, kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan lain lain dalam wujud simplifikasi, yakni cukup satu kartu sakti yang berlaku untuk semua pogram kerakyatan yang selama ini berjalan baik membantu rakyat,” ungkapnya.

Legacy program ini, lanjut Said, akan dijaga dengan baik, karena memang kemanfaatannya diterima baik oleh rakyat. Program-program ini akan dieskalasikan untuk bisa menjangkau lebih banyak rakyat.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kami tingkatkan dua kali lipat, diluar Program Keluarga Harapan. Hal ini semata mata demi menjaga daya beli rakyat menengah bawah menghadapi tren kenaikan harga barang,” kata Said.

Agar rakyat lebih berdaya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga wajib diperluas, sehingga pendidikan dan kesehatan berjalan lebih inklusif. Tidak ada lagi istilah orang miskin tidak bisa sekolah tinggi, atau tidak terlayani layanan kesehatan dengan baik.

“Sekali lagi, karena sejak awal PDI Perjuangan-lah yang mendesain program program ini, maka kami mengetahui persis bagaimana cara mengembangkannya ke depan dari refleksi perjalanan sembilan tahun ini bersama Pak Jokowi,” tutupnya. (goek)