NGANJUK – Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi resmi menjabat sebagai Bupati Nganjuk seiring prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dilaksanakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/4/2023).

Pelantikan Bupati Nganjuk dilakukan berdasarkan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1037 tanggal 4 April 2023 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan Pengunduran Pemberhentian Wakil Bupati Nganjuk Provinsi Jatim.

Dalam amanatnya, Gubernur Khofifah mendoakan, di sisa masa jabatan sebagai Bupati Nganjuk, ke depan untuk  fokus melanjutkan program strategis dalam membangun kabupaten Nganjuk.

“Semoga pelantikan Pak Bupati Nganjuk ini bisa menjadi keberkahan bagi masyarakat Nganjuk. Dimana pada hari ini Kabupaten Nganjuk juga bertepatan berusia 1.086,” ungkapnya.

Pelantikan Kang Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi sebagai bupati, juga menambah khidmat sidang Paripurna Istimewa memperingati Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ke-1086 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin (10/4/2022) siang.

Tatit Heru Tjahyono Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk dalam sambutan pada Paripurna mengatakan, hari ini ada dua momentum yang sangat istimewa. Pertama adalah hari jadi Kabupaten Nganjuk dan yang kedua adalah kado istimewa untuk masyarakat Nganjuk yakni pelantikan Marhaen Djumadi sebagai Bupati Nganjuk definitif sisa masa jabatan 2019-2023 yang berlangsung di gedung Grahadi Surabaya.

“Selamat hari jadi Nganjuk ke-1086 dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat atas pelantikan bapak Marhaen Djumadi sebagai Bupati Nganjuk definitive,”tegasnya.

Amanat Said Abdullah

Ucapan selamat juga disampaikan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah pada kesempatan terpisah.

“Bupati Marhaen, sebagaimana makna dari namanya, Marhaen harus menunjukkan keberpihakannya terhadap kaum marhaen, yakni kepada mereka yang berada di garis kemiskinan. Perang semesta melawan kemiskinan ini harus menjadi fokus kerja Bupati Marhaen. Sebab dengan memerangi kemiskinan, maka Pemkab Nganjuk otomatis harus menggerakkan semua sektor,” ujar Said.

Tingkat kemiskinan di Nganjuk memang turun. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Nganjuk 11,85 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 10,7 persen. Hanya turun 1 persen saja.

“Saya mengharapkan Bupati Marhaen bisa melakukan percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Nganjuk secara signifikan, caranya ada beberapa langkah terpadu.

Antara lain, pertama, mereka yang berada pada garis kemiskinan ekstrem, tiada cara lain selain menyelamatkan mereka dengan memberikan paket bantuan sosial (bansos) baik melalui program dari pusat maupun dari Pemkab Nganjuk sendiri. “Oleh sebab itu datanya harus benar, waktu penyalurannya harus tepat,” katanya.

Kedua, agar rumah tangga miskin ini tidak selamanya berada di garis kemiskinan, maka Bupati Marhaen harus membuat ekonomi lebih inklusif, buat berbagai program padat karya, dan sinkronisasi dengan pemerintah desa. “Program padat karya ini agar mereka yang miskin punya penghasilan,” kata Said Abdullah.

Ketiga, lanjut Said Abdullah, agar warga miskin tetap sehat dan bekerja secara produktif, pemkab memberikan perlindungan jaminan Kesehatan yang memadai baik melalui program dari pusat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun program inisiatif dari pemda.

“Kalau Haji Sanusi, Bupati Malang, yang juga kader PDI Perjuangan bisa membuat program berobat gratis untuk warga Kabupaten Malang, seharusnya Bupati Marhaen bisa menjalankan program yang sama,” katanya.

“Saya yakin Bupati Marhaen bisa melampuai capaian Achmad Fauzi, Bupati Sumenep yang juga kader PDI Perjuangan dalam memastikan program imunisasi lengkap dan Universal Coverage Health di Sumenep,” imbuhnya.

Keempat, agar generasi masa depan anak-anak Nganjuk, terutama yang berasal dari keluarga miskin menjadi generasi sehat, bebas dari stunting, maka Bupati Marhaen harus bisa lebih kreatif dari cara Eri Cahyadi, Walikota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan dalam menurunkan stunting secara drastis di Surabaya. “Yang dalam dua tahun turunkan stunting hingga 90 persen dan 2023 menargetkan zero stunting”.

Kelima, agar anak-anak keluarga miskin punya kesempatan meraih masa depan yang lebih baik, maka jaminan akses pendidikan perlu didapatkan dengan baik. “Saya yakin Bupati Marhaen bisa menjalankan program pendidikan gratis sebagaimana yang dijalankan oleh Santoso, Walikota Blitar yang juga kader PDI Perjuangan”.

“Ambil beragam kisah sukses dari banyak kepala daerah, dan jalankan dan sesuaikan sedemikian rupa untuk kebutuhan rakyat Nganjuk”, tutup Said. (eng/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS