NGANJUK — Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, bergerak cepat merespons aksi protes warga Dusun Miren, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, yang menanam pohon pisang di jalan rusak.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi memastikan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut akan dimulai pada akhir Februari 2026.

Langkah ini diambil setelah Bupati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau langsung lokasi kerusakan pada Rabu (4/2/2026).

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan warga yang sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun.

Prioritas di Tengah Keterbatasan
Dalam kunjungannya, Bupati Marhaen menyatakan bahwa penanganan tidak hanya dilakukan pada titik yang viral, melainkan mencakup empat segmen jalan sekaligus.

Total panjang jalan yang akan diperbaiki mencapai kurang lebih 800 meter.

“Minta satu, saya kasih empat. Penanganan ini penting karena menyangkut akses ekonomi petani dan jalur pendidikan anak sekolah di sini,” ujar Marhaen.

Keputusan untuk segera memperbaiki jalan ini diambil di tengah tantangan fiskal daerah.

Diketahui, Pemkab Nganjuk mengalami pemangkasan anggaran dari pusat sebesar Rp 275 miliar. Namun, pemerintah daerah memilih melakukan realokasi anggaran dari pos yang dianggap kurang mendesak demi memastikan mobilitas warga di Tanjunganom kembali normal.

Target Sebelum Lebaran
Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk telah dijadwalkan untuk melakukan survei teknis dan pengukuran pada Kamis (5/2/2026). Berdasarkan lini masa yang disusun, pengerjaan fisik diharapkan mulai berjalan pada akhir Februari atau awal Maret mendatang.

Pemerintah mematok target ambisius agar proyek ini rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Targetnya dua minggu sebelum Lebaran sudah selesai. Kami ingin warga bisa menikmati jalan yang nyaman saat merayakan hari raya nanti,” tambahnya.

Aspirasi dan Partisipasi Publik
Menanggapi aksi “tanam pisang” yang dilakukan warga, Pemkab Nganjuk memandangnya sebagai bentuk aspirasi publik yang konstruktif.

Bupati menekankan pentingnya bagi pemimpin daerah untuk bersikap terbuka terhadap kritik lapangan.

“Pemimpin itu telinganya harus lebar dan matanya harus tajam. Aspirasi warga adalah masukan berharga untuk menentukan prioritas pembangunan,” kata Marhaen.

Langkah responsif ini berhasil meredam ketegangan di tingkat akar rumput.

Sebelumnya, warga Dusun Miren sempat melontarkan ancaman untuk memboikot pembayaran pajak sebagai bentuk kekecewaan.

Kini, warga berharap komitmen yang disampaikan pemerintah daerah dapat terealisasi sesuai jadwal demi kelancaran aktivitas ekonomi desa.(eng/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS