BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti, menggelar pertemuan dengan konstituen pada jeda masa sidang (reses) II di Kecamatan Sumberjo, Selasa (26/8/2025).

Kegiatan dihadiri Ketua PAC PDI Perjuangan Sumberjo, Muhadi, serta para warga, pemuda, dan mahasiswa dari wilayah setempat.

Dalam forum ini, Natasya menyampaikan sejumlah isu penting, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang tersebut sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi C DPRD tempat ia bertugas.

Soroti Pungutan di Sekolah Negeri dan Revisi Beasiswa

Pada acara itu Natasya menyoroti masih maraknya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Bojonegoro. Ia menyebut, meskipun sekolah negeri seharusnya gratis, namun masih ditemukan praktik pungutan dengan alasan seperti “kenang-kenangan sekolah”.

“Sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik iuran apa pun dari wali murid. Komite sekolah hanya boleh meminta sumbangan kepada wali murid yang mampu, dan itupun tidak wajib,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan rekreasi siswa tidak dipaksakan dan memperhatikan aspek keselamatan. Komisi C bahkan telah meminta Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat edaran terkait larangan kegiatan rekreasi yang membebani orang tua siswa.

Terkait beasiswa, Natasya menjelaskan bahwa skema “1 desa 10 sarjana” yang berlaku pada tahun 2022–2023 telah direvisi karena dinilai tidak efisien.

Kini, kuota beasiswa disesuaikan dengan jumlah siswa per desa. Mahasiswa dapat langsung mengakses informasi dan mendaftar melalui website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Riski, seorang pemuda alumni mahasiswa, menyampaikan keluhannya tentang kurangnya informasi dan ketidakmerataan program beasiswa pemerintah kabupaten.

“Saya lulusan tahun 2023, dan merasa informasi tentang beasiswa sangat minim. Banyak yang tidak tahu cara mendaftar dan akhirnya tidak mendapat bantuan,” ungkapnya.

Natasya mengakui kurangnya sosialisasi dari dinas terkait dan berjanji akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama komisi.

“Kami di Komisi C akan menyampaikan hal ini agar ke depan sosialisasi lebih maksimal. Tahun 2025 ini sistem beasiswa sudah diperbaiki dan bisa diakses secara terbuka,” ujar Natasya.

Sementara itu, M. Asep Awaludin, Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan, menambahkan bahwa partai juga memfasilitasi akses beasiswa lain seperti KIP Kuliah dari DPR RI melalui anggota Komisi VIII, Abidin Fikri, khusus untuk mahasiswa baru di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Target Rumah Sakit Tipe A

Natasya juga memaparkan bahwa Bojonegoro kini telah mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC/Universal Health Coverage). Masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Ke depan, layanan kesehatan akan terus ditingkatkan dengan target RSUD Bojonegoro menjadi rumah sakit tipe A.

Dalam sesi diskusi, Imam Nugroho, salah satu peserta, menanyakan perihal ketersediaan alat kesehatan canggih seperti mesin cuci darah dan CT Scan, mengingat masyarakat masih harus dirujuk ke kota lain untuk pengobatan tertentu.

Menanggapi hal ini, Natasya menjelaskan jika RSUD Sosodoro Bojonegoro sudah memiliki beberapa peralatan seperti CT Scan dan alat cuci darah.

Namun, permintaan yang tinggi membuat kapasitas saat ini belum mencukupi.

“Dengan peningkatan status ke RS Tipe A, diharapkan pelayanan medis akan semakin baik dan merata.” (dian/hs)