SIDOARJO – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, menggelar pertemuan serap aspirasi masyarakat di Kelurahan Pucang, Kecamatan dab Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/2/2025).

Acara dihadiri seratusan tokoh masyarakat dan warga dari sejumlah kelurahan dan desa sekitar. Seperti Desa Blurukidul, Rangkah Kidul, Jati, Sidoklumpuk, dan Sidokumpul. Juga dari Desa Siwalanpanji dan Damarsih Kecamatan Buduran.

Hujan yang terjadi di Sidoarjo, tak menyurutkan langkah warga untuk menemui langsung wakil rakyat asal Dapil II Jawa Timur tersebut.  Dalam pertemuan itu, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan uneg-unegnya secara langsung kepada Hari Yulianto atas kondisi yang terjadi saat ini.

“Ini di sebelah sungai Pucang, kalau bisa dilakukan pavingisasi. Karena banyak jalan yang sudah rusak di sana. Sehingga warga sangat kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Apalagi saat ini musim hujan. Ya, kalau bisa saluran-saluran itu juga di benahi, agar tidak (mudah) banjir,” ungkap seorang hadirin, Muhammad Syaiful.

Warga yang lain, Fandi Surya mengungkapkan kondisi jalan rusak atau jeglongan sewu tidak hanya terjadi di akses jalan kabupaten. Menurutnya banyak akses jalan provinsi di Sidoarjo yang mengalami kerusakan.

“Seperti di sekitaran Prambon atau lingkar timur. Banyak jalan yang bolong-bolong. Mungkin kondisi seperti ini bisa disampaikan langsung ke bagian yang ngurusi jalan agar diperbaiki,” ujar Andi Surya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan kondisi banjir yang sampai saat ini masih menghantui warga sidoarjo, khususnya di sekitaran Waru. Dia mengusulkan agar persoalan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi bisa dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. Sehingga tidak terjadi banjir dikemudian hari.

“Sungai-sungai besar yang ada di waru itu kan menjadi kewenangan Provinsi. Tolonglah dipikirkan juga,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung soal sistem’ baru yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Terutama berkaitan dengan penggunaan rujukan dokter dan aplikasi. Menurutnya, masih banyak warga masyarakat yang kebingungan atas kondisi tersebut.

“Belum lagi masalah pendidikan. Sistem zonasi yang saat ini diterapkan ini menghambat anak-anak yang menginginkan belajar di sekolah favorit. Jadi, kami mengusulkan agar permasalahan ini bisa segera mendapat respon yang positif. Terutama mutu pendidikan anak untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara, Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto mengungkapan bahwa saat ini pihaknya ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di daerah pemilihan.

“Alhamdulillah ini reses pertama kami di tahun 2025. Kebetulan saya ada di komisi E bidang Kesejahteraan rakyat. Dalam kegiatan reses ini, tentunya kami lebih banyak mendengar apa yang menjadi problem di masyarakat. Nah problem itu lah nantinya yang akan kita bawa ke komisi untuk ditindaklanjuti,” jelas Hari Yulianto.

Berkaitan dengan BPJS kesehatan, lanjut Hari, pihaknya banyak sekali mendapat masukan dari warga terkait aturan baru yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan per 1 Januari 2025. Diakui, aturan tersebut memang merepotkan. Sehingga pihaknya sempat mengunjungi kantor pusat BPJS Kesehatan yang ada di Jakarta bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audiensi.

“Setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan pusat, Insya Allah BPJS Pusat akan melakukan perubahan aturan lagi pada Mei atau Juni mendatang tentunya dengan aturan-aturan yang memudahkan masyarakat,” jelasnya.

Sementara berkaitan dengan program pavingisasi, pembenahan saluran air atau terkait problem luapan sungai yang menyebabkan banjir, pihaknya meminta agar masyarakat membuat usulan tersebut secara tertulis. Sehingga usulan atau problematika yang ada di masyarakat tersebut bisa diteruskan ke dinas terkait.

“Monggo jika ada usulan terkait program. Kami disini hanya menjembatani. Usulan itu nantinya akan kami teruskan ke dinas terkait untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.

Disamping itu, pihaknya juga menyinggung soal outdoor learning (odl) yang baru-baru ini banyak terjadi kecelakaan. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara aktifitas tersebut dirasa cukup baik.

“Saya rasa pemda sudah mengambil langkah yang tepat utnuk menghentikan aktifitas ODL. Meski sifatnya hanya sementara, tapi sebaiknya pihak sekolah juga harus memikirkan agar pembelajaran tetap berjalan tanpa membebani orang tua siswa. Karena masih banyak orang tua yang merasa terbebani dengan kegiatan itu,” tandasnya. (hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS