oleh

Renovasi Rumah Terdampak Gempa, Pemkab Malang Kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat

-Eksekutif-95 kali dibaca

MALANG – Sebanyak 1.716 Keluarga di Kabupaten Malang terdampak bencana gempa, mulai yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim menyiapkan skema-skema khusus untuk membantu renovasi rumah warga yang terdampak gempa.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto minta masyarakat untuk bersabar. Menurutnya, Pemkab Malang sudah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat yang terdampak gempa bisa segera mendapatkan kepastian mengenai bantuan renovasi rumah.

“Kepada warga tetap bersabar, hari ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana warga masyarakat secara keseluruhan, yang secara ekonomi, maupun secara fisik rumahnya rusak berat, sedang dan ringan itu segera mendapatkan bantuan perbaikan,” terang Didik.

Baca juga: 3 Pilar PDI Perjuangan Cabang hingga Pusat Gotong Royong Bantu Korban Gempa Malang

Itu dia sampaikan pada kegiatan bakti sosial yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Sabtu (8/5/2021).

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menginisiasi pemberian bantuan dalam bentuk rumah tunggu kepada warga yang mengalami kerusakan berat.

“Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana rumah tunggu. Dana rumah tunggu itu diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerusakan berat, kisarannya Rp. 500.000 per bulan dikalikan 3 bulan,” bebernya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu juga mengungkapkan pihaknya sampai dengan hari ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar bantuan yang nantinya diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran.

“Oleh karenanya, kita sedang bersinergi terhadap bantuan-bantuan melalui donasi. Kita berikan dalam bentuk yang lain, supaya tidak ada tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” pungkasnya. (ace/pr)