Minggu
27 April 2025 | 3 : 10

Renovasi Rumah Terdampak Gempa, Pemkab Malang Kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat

pdip-jatim-3-pilar-bantu-korban-gempa-malang-09

MALANG – Sebanyak 1.716 Keluarga di Kabupaten Malang terdampak bencana gempa, mulai yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim menyiapkan skema-skema khusus untuk membantu renovasi rumah warga yang terdampak gempa.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto minta masyarakat untuk bersabar. Menurutnya, Pemkab Malang sudah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat yang terdampak gempa bisa segera mendapatkan kepastian mengenai bantuan renovasi rumah.

“Kepada warga tetap bersabar, hari ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana warga masyarakat secara keseluruhan, yang secara ekonomi, maupun secara fisik rumahnya rusak berat, sedang dan ringan itu segera mendapatkan bantuan perbaikan,” terang Didik.

Baca juga: 3 Pilar PDI Perjuangan Cabang hingga Pusat Gotong Royong Bantu Korban Gempa Malang

Itu dia sampaikan pada kegiatan bakti sosial yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Sabtu (8/5/2021).

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menginisiasi pemberian bantuan dalam bentuk rumah tunggu kepada warga yang mengalami kerusakan berat.

“Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana rumah tunggu. Dana rumah tunggu itu diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerusakan berat, kisarannya Rp. 500.000 per bulan dikalikan 3 bulan,” bebernya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu juga mengungkapkan pihaknya sampai dengan hari ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar bantuan yang nantinya diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran.

“Oleh karenanya, kita sedang bersinergi terhadap bantuan-bantuan melalui donasi. Kita berikan dalam bentuk yang lain, supaya tidak ada tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Polemik Alih Fungsi Eco Bamboo Park Magetan untuk Sawah, Fraksi Ingatkan Berpotensi Langgar Aturan

MAGETAN – Pro kontra seputar alih fungsi lahan Eco Bamboo Park (EBP) untuk area persawahan terus menggelinding. ...
LEGISLATIF

Untari Siap Wujudkan Aspirasi Warga Malang Soal Optimalisasi Posyandu, Demi Generasi Emas 2045

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan komitmennya dalam mengawal pelayanan ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Gelar Halal Bihalal

BOJONEGORO – DPC PDI perjuangan Bojonegoro mengadakan kegiatan halal bihalal di kantor DPC, Sabtu (26/4/2025). ...
PEREMPUAN

Hari Kartini dan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Tulungagung

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengajak perempuan di Kabupaten untuk ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Ipuk Terus Kolaborasi Cegah Lahan Kritis Lewat Penghijauan, Tanam 1,2 Juta Pohon

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi melakukan pencegahan ...
KRONIK

Kembangkan Olahraga Bola Tangan, Ketua ABTI Tulungagung Lakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

TULUNGAGUNG – Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kabupaten Tulungagung, Marsono, dan Universitas ...