Selasa
21 Juli 2026 | 9 : 53

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Renovasi Rumah Terdampak Gempa, Pemkab Malang Kolaborasi dengan Pemprov dan Pusat

pdip-jatim-3-pilar-bantu-korban-gempa-malang-09

MALANG – Sebanyak 1.716 Keluarga di Kabupaten Malang terdampak bencana gempa, mulai yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim menyiapkan skema-skema khusus untuk membantu renovasi rumah warga yang terdampak gempa.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto minta masyarakat untuk bersabar. Menurutnya, Pemkab Malang sudah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat yang terdampak gempa bisa segera mendapatkan kepastian mengenai bantuan renovasi rumah.

“Kepada warga tetap bersabar, hari ini pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana warga masyarakat secara keseluruhan, yang secara ekonomi, maupun secara fisik rumahnya rusak berat, sedang dan ringan itu segera mendapatkan bantuan perbaikan,” terang Didik.

Baca juga: 3 Pilar PDI Perjuangan Cabang hingga Pusat Gotong Royong Bantu Korban Gempa Malang

Itu dia sampaikan pada kegiatan bakti sosial yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Sabtu (8/5/2021).

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menginisiasi pemberian bantuan dalam bentuk rumah tunggu kepada warga yang mengalami kerusakan berat.

“Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana rumah tunggu. Dana rumah tunggu itu diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerusakan berat, kisarannya Rp. 500.000 per bulan dikalikan 3 bulan,” bebernya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu juga mengungkapkan pihaknya sampai dengan hari ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar bantuan yang nantinya diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran.

“Oleh karenanya, kita sedang bersinergi terhadap bantuan-bantuan melalui donasi. Kita berikan dalam bentuk yang lain, supaya tidak ada tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...
LEGISLATIF

Asmadi Minta UMKM Dilibatkan dalam Revitalisasi GOR Ganesha, Pedagang Lama Harus Diprioritaskan

BATU – Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, meminta Pemerintah Kota Batu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, ...
SEMENTARA ITU...

Ketika Pelari Kenya Terjebak di Jember, Gotong Royong Mengantarnya Pulang

JEMBER — Debu musim kemarau beterbangan di sepanjang jalan Kota Jember. Matahari siang memantulkan hawa panas dari ...
KRONIK

Puan Maharani Tekankan Literasi Digital dan Komunikasi Negara untuk Tangkal Hoaks tentang DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan maraknya hoaks yang menyasar DPR RI menjadi pengingat pentingnya ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Percepat Pembangunan Pintu Air Kali Jagir

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat ...
LEGISLATIF

Baktiono Dorong Pemkot Surabaya Proaktif Cari Pimpinan Perumda yang Kompeten

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya proaktif mencari figur profesional berkompeten ...