JAKARTA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani kedatangan tamu istimewa, utusan khusus PBB, Ratu Maxima dari Belanda, Kamis (1/9/2016).

Tak kurang dari satu jam, Mbak Puan dan Ratu Maxima membahas masalah advokasi keuangan inklusif di kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, No 3, Jakarta.

Puan mengatakan, Ratu Maxima sangat concern dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia memang sedang menargetkan agar tahun 2019 akan ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital.

“Beliau sangat perhatian dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia yang saat ini diharapkan sampai 2019 akan ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital,” kata Mbak Puan.

Dengan layanan keuangan digital, menurut politisi PDI Perjuangan ini, semua dana bantuan sosial (bansos) dan non-bansos akan diberikan kepada masyarakat dengan cara non-tunai/non-cash, tetapi harus melalui bank.

Namun untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang cukup sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari layanan keuangan digital.

“Karena itu, sekarang tahun 2016, pemerintah sudah dan akan membuat dan melayani penerima perlindungan sosial, PKH (program keluarga harapan) melalui e-warung atau eleketronik warung gotong-royong, di sana mereka bisa mengambil rastra (beras untuk keluarga sejahtera), uang untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau pelayanan yang berkaitan dengan PKH di e-warung tersebut,” ungkap Puan.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan layanan keuangan digital, pemerintah telah bekerja sama dengan empat bank pemerintah. Tapi ke depan, setelah melakukan sosialisasi dan edukasi serta telah menganggap masyarakat sudah cukup baik pengetahuannya, tentu akan dilakukan kerja sama dengan semua bank yang ada.

Dengan demikian, nanti agen-agen dari bank akan langsung mendatangi masyarakat, tanpa harus mengalami kendala karena tidak ada bank yang dekat dengan masyarakat.

Puan menambahkan, Ratu Maxima dan pemerintah berharap, dengan model layanan seperti itu perputaran uang makin jelas dan masyarakat didorong untuk lebih produktif, tidak lagi hanya konsumtif. Jika melakukan usaha, terutama sektor UMKM, juga bisa dijual dengan pola e-warung.

“Semua program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mandiri dan tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ratu Maxima, lanjut Puan dalam kesempatan tersebut, mengusulkan Indonesia menggunakan kartu kombo, yakni mengintegrasikan semua kartu layanan sosial yang ada dengan manfaat yang banyak. Atas hal tersebut, sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai perlindungan terhadap kaum perempuan di Indonesia. “Beliau ini juga concern pada masalah perempuan, agar perempuan yang ada di Indonesia jadi salah satu sasaran yang perlu diberi edukasi,” ungkap Puan.

Program keuangan inklusif erat kaitannya dengan perempuan. Perempuan juga perlu dibiasakan untuk menggunakan smartphone tidak saja untuk hal-hal yang biasa, seperti menelepon, chatting, tetapi juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berbagi jadwal mengenai posyandu, dan jadwal vaksinasi.

“Kami juga membicarakan masalah kekerasan terhadap ibu dan anak, terutama yang berada di bawah umur. Kami sepakat proses hukum harus dijalankan dengan adil sebab kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi,” pungkasnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS