Puan Minta Hari Lahir Pancasila Sebagai Hari Besar Nasional

19 pembaca

pdip jatim - puan - grebeg pancasila — Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat berpidato mewakili keluarga Bung Karno dalam peringatan hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Senin (1/6/2015).

BLITAR – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani minta pemerintah menjadikan hari kelahiran Pancasila 1 Juni sebagai hari nasional. Permintaan ini disampaikan Puan saat berpidato mewakili keluarga Proklamator Ir Soekarno dalam upacara peringatan hari kelahiran Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Senin (1/6/2015).

“Saya berharap ke depan 1 Juni menjadi hari besar yang diakui pemerintah. Diakui seluruh bangsa bahwa tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila,” katanya.

Puan juga mengapresiasi pimpinan MPR periode 2014-2019, yang melanjutkan tradisi peringatan hari lahir Pancasila yang sudah dimulai pada 2010 saat Taufik Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR RI.

“Kami berterima kasih atas terselenggaranya acara pidato Bung Karno setiap tahunnya oleh MPR, dimulai sejak masa Pak Taufik Kiemas pada 2010,” kata Puan.

Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu berharap acara tersebut bisa terus dilanjutkan setiap tahunnya untuk terus mengingatkan anak bangsa tentang ideologi dasar negara dan perjuangan Soekarno. “Kegiatan ini penting dilanjutkan agar tidak amnesia sejarah, saya ulangi agar tidak amnesia sejarah terhadap nilai luhur bangsa sendiri,” ujarnya.

Dia juga berharap peringatan hari kelahiran Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Bukan seremonial hanya diingat semata. Bahwa sila itu punya arti dan makna sebagai dasar negara untuk bisa dilaksanakan,” kata ucapnya.

Puan sempat membahas masa pemerintahan Orde Baru yang berusaha menyingkirkan ketokohan Soekarno. Padahal, jasa Soekarno sangat penting bagi bangsa Indonesia.

“Sebagai keluarga (Bung Karno), kami prihatin karena ada proses desoekarnoisasi di masa Orde Baru, mencampuradukkan antara posisi Bung Karno sebagai ideolog dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik. Seharusnya proses politik tidak boleh mendistorsi apalagi memanipulasi aspek sejarah, apalagi soal Pancasila,” kata Puan. (goek)

Foto-foto, klik: Di Sini