JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kritik untuk pemerintah tetap harus dibangun di tengah sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif. Puan menegaskan, DPR tak akan jadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.

“Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal DPR dan dilihat baik dan buruknya bagi masyarakat. 

Dia menegaskan, DPR juga tidak hanya akan melakukan kritik dan pengawasan, tapi juga memberikan solusi kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

“Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan otokritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah,” ucapnya.

Kepada wartawan, Puan juga menyampaikan, pihaknya sudah mengambil keputusan terkait penugasan untuk empat wakil ketua DPR agar ke depannya dapat menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Kami sudah mengambil satu keputusan tentang pembidangan yang akan dipikul dan menjadi tanggung jawab kami. Saya sudah berikan tupoksi pada wakil yang ada,” kata Puan.

Puan menyampaikan, pembagian tugas empat wakil ketua DPR terdiri dari Aziz Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Lalu, Rachmat Gobel menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan dan Muhaimin Iskandar menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Saya berikan penugasan kepada empat wakil ketua DPR. Insya Allah apa yang kami lakukan secara gotong royong,” ujar dia.

Puan mengatakan, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan DPR di bawah kepemimpinannya dan diprediksi akan banyak dinamika yang terjadi. Namun, kata dia, dinamika itu adalah hal yang wajar dalam politik.

“Perbedaan dalam kebijakan politik adalah hal biasa namun jangan sampai gotong royong itu tercerai berai karena kepentingan politik. Bagaimana komitmen jaga NKRI utuh, karena parpol salah satu pilar demokrasi, itu kami jaga bersama,” tegas Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS