Kamis
15 Mei 2025 | 4 : 49

Pramono: Kasus Kemah Pemuda Urusan Hukum, Tak Ada Kaitan dengan Politik

pdip-jatim-Seskab-Pramono

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo tak ada kaitan sama sekali dengan pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana kemah Pemuda Islam Indonesia 2017.

Dalam kasus ini, polisi memeriksa Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga jubir BPN Prabowo-Sandi.

“Tidak ada kaitannya sama sekali. Bapak Presiden tahu juga enggak, untuk urusan itu,” tandas Pramono di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, kemarin.

Penegasan itu dia sampaikan menanggapi pernyataan Dahnil yang merasa dikriminalisasi dalam kasus dugaan penyimpangan dana kegiatan tersebut. Menurut Pramono, proses hukum yang sedang berlangsung tidak berhubungan dengan pilihan politik Dahnil.

“Itu kan urusan penegakan hukum biasa. Yang namanya penegakan hukum biasa, tidak berkaitan dengan pilihan politik. Jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali,” katanya.

Dia pun membenarkan kehadiran Presiden Jokowi di kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia 2017. Bahkan, Pramono turut mendampingi Jokowi saat menghadiri acara itu.

Namun, ia membantah adanya keterlibatan Jokowi dalam hal anggaran kegiatan tersebut. Saat ini, polisi sedang menyelidiki kegiatan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Intinya acara kemah tersebut memang dihadiri presiden, tetapi tentunya presiden tidak mengetahui masalah yang berkaitan dengan urusan keuangan sama sekali,” ujar dia.

Menurutnya, dana acara tersebut berasal dari pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, Pramono mengatakan anggaran tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Begitu pula jika kegiatan tersebut terseret kasus hukum seperti sekarang, juga perlu dipertanggungjawabkan.

“Walaupun anggaran itu dialokasikan oleh Kemenpora, bagi siapa pun tentunya harus bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan,” jelasnya.

“Kalau kemudian sekarang ini ada persoalan hukum ya siapa pun harus mempertangungjawabkan,” sambung mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, polisi menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. Kasus itu menyeret Dahnil Anzar Simanjuntak lantaran ia merupakan salah satu pihak yang menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan itu dari pihak PP Pemuda Muhammadiyah.

LPJ itu senilai Rp 2,7 miliar. Polisi telah memeriksa Dahnil Anzar sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, Dahnil mengaku telah mengembalikan dana Rp 2 miliar kepada Kemenpora. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Sepakbola Kades Cup I Lumajang Sukses Tanpa Tawuran, Babak Final Dibuka Wabup

LUMAJANG – Turnamen Sepakbola Kades Cup I, memasuki babak final, Selasa (13/5/2025). Acara dihelat sejak 11 April ...
LEGISLATIF

Soroti PAD Jember, Widarto: Masih Butuh Kerja Keras untuk Penuhi Target

JEMBER – Banyak cara untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) asalkan ada keseriusan Pemerintah Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Sediakan Armada Antar Jemput untuk 477 Jamaah Haji, Termasuk Kakek Umur 97 Tahun

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengikuti pelepasan jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi, di Pendopo Wedya ...
SEMENTARA ITU...

SPAM Dusun Sumbul Diresmikan, Bupati Malang: Selaras dengan Pengembangan KEK Singhasari

MALANG – Bupati Malang HM Sanusi mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan sistem penyediaan ...
KRONIK

DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati ...
LEGISLATIF

Puan Ajak Parlemen Malaysia Bersama DPR Jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim

JAKARTA – Puan Ajak Parlemen Malaysia Bersama DPR Jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim DPR RI Puan Maharani ...