JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia sudah kebablasan, harus dicermati.

Sebab, jelas Hasto, dalam praktiknya demokrasi di Indonesia sekarang ini memang jauh dari nilai-nilai warisan budaya bangsa. Seperti perikemanusiaan, gotong royong, musyawarah mufakat, menghormati, dan teposeliro.

Hasto menyebut, tatanan demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila, perikemanusiaan, musyawarah mufakat dan keadilan sosial.

“Demokrasi itu hidup di wilayah budaya politik, gotong royong, menghormati tepo sliro,” kata Hasto, kemarin.

Sehingga, jelas Hasto, praktik demokrasi di Indonesia harusnya dijalankan tetap dalam tradisi kebudayaan bangsa sendiri. “Kita bukan demokrasi ala barat, kita demokrasi yang dibangun dalam tradisi Indonesia,” ujar dia.

Sayangnya, tambah Hasto, kini praktik demokrasi dijalankan dengan kecenderungan saling menghujat dan menyebarkan ujaran kebencian. “Itulah instrumen dasar demokrasi kebablasan,” paparnya.

Dia mencontohkan, dalam pilkada itu mencari kepala daerah yang berkualitas, mumpuni dengan track record bagus.

“Tapi yang muncul kemudian adalah mobilisasi massa dan penyebaran ujaran kebencian yang tidak sesuai demokrasi budaya Indonesia,” ucap Hasto.

Sebelumnya,  saat menghadiri pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (22/2/2017) pagi, Jokowi mengatakan, demokrasi kita saat ini sudah terlalu kebablasan.

Menurut Jokowi, praktik demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Tapi dia meyakini, bahwa ini juga menjadi ujian, yang nantinya kalau ini bisa dilalui dengan baik, akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, semakin matang, semakin tahan uji. Bukan justru melemahkan.

Kuncinya, dalam demokrasi yang kebablasan, sebut Jokowi, adalah penegakan hukum. Menurutnya, aparat hukum harus tegas, dan tidak ragu-ragu. (goek)