TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung Marsono minta masyarakat tidak euforia dengan menyikapi penurunan level pemberlakuan PPKM dari yang sebelumnya level 4 menjadi level 3.

Marsono justru berharap warga lebih berhati-hati dengan kondisi tersebut.

“Kami ingin dengan semangat kehatian-hatian, kita semua tidak euforia ketika level PPKM untuk Tulungagung turun menjadi level 3. Jangan sampai mengabaikan prokes,” kata Marsono, usai rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/9/2021).

Namun demikian, Marsono yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini mengapresiasi keberhasilan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung atas penurunan level PPKM tersebut.

“Kami mengapresiasi penurunan level ini. Dan kami pun bagian dari satgas tersebut,” bebernya.

Selanjutnya Marsono menyatakan, karena saat ini sudah level 3, DPRD Tulungagung minta ada kelonggaran dalam penerapan kegiatan masyarakat. Mulai dari kegiatan sektor ekonomi sampai pendidikan.

“Tetapi tetap dengan kehatian-hatian dan jangan sampai terlena dengan kondisi sekarang ini,” imbuhnya.

Sedang soal anggaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, pria yang selalu mengenakan kopiah dengan pin Soekarno ini menyebut harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

DPRD Tulungagung tidak ikut campur dalam penganggarannya karena sesuai aturan tidak harus melalui persetujuan dewan. “Kami tunduk patuh pada kontruksi hirarkis pemerintahan,” ujar Marsono.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan sampai saat ini dalam tahun 2021 penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah menghabiskan dana anggaran Rp 52 miliar. Dana tersebut banyak tersedot di sektor kesehatan.

Dia meyakini anggaran untuk penanganan Covid-19 akan terus bertambah sampai akhir tahun. Terlebih belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Kader PDI Perjuangan ini selanjutnya menyatakan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung sudah bertekat akan tetap melakukan penerapan prokes yang ketat meski di Tulungagung sudah terjadi penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3.

“Kami tetap melakukan pengetatan dan pendisplinan prokes,  meski sudah ada penurunan level PPKM. Masyarakat perlu juga ditingkatkan kesadarannya dalam pendisplinan prokes sampai pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” tegasnya. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS