SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, untuk tahun 2017, Pemkot Surabaya punya perhatian pada pembangunan berorientasi lingkungan. Di antaranya, pengembangan kawasan untuk wisata mangrove.

Hal ini sesuai dengan tema pembangunan tahun 2017 tentang peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Risma, ini juga untuk mendukung potensi Surabaya sebagai tujuan wisata. Sebab, sesuai berita salah satu media cetak disebutkan bahwa Surabaya menjadi jujugan wisatawan kedua setelah pulau Bali.

Surabaya banyak didatangi wisatawan sebagai destinasi wisata pelesir dan juga wisata MICE (meeting, incentive, convention, event). Apalagi, ungkap Risma, pada September nanti, akan ada kapal cruise terbesar yang singgah di Surabaya.

“Kita ini sudah jadi tujuan wisata. Tahun depan juga akan ada agenda Start Up Nation Summit. Kalau kita lebih terdengar di dunia, itu bagus untuk perkembangan kota dan juga menjadi peluang bagi warga kota,” kata Risma.

Hal ini dia sampaikan ketika membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Kota Surabaya tahun 2017 di Ruang Pola Gedung Bappeko Surabaya, Rabu (29/3/2017).

Risma juga menyinggung target Pemkot untuk menyelesaikan pembangunan jalur lingkar luar barat dan lingkar luar timur dalam dua tahun ini.

Menurutnya, pembangunan dua jalan tersebut penting untuk bisa membuka akses antar wilayah di Surabaya.“Sehingga tidak ada lagi kawasan pinggiran,” ujarnya.

Pelaksanaan musrenbang ini berbasis elektronik (e-Musrenbang). Dengan adanya e-Musrenbang, masyarakat Kota Surabaya bisa menyampaikan usulan pembangunan secara langsung sejak dari tingkat RW.

Selain usulan melalui RW, warga juga bisa menyampaikan usulan melalui komunitas. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi bingung untuk menyampaikan usulan pembangunan.

“Mekanisme nya harus melalui musrenbang. Sebab, pernah ada yang menyampaikan usulan langsung ke saya, itu ndak bisa karena tidak sesuai mekanisme. Harus sesuai mekanisme sehingga bila ada pemeriksaan BPK, tidak ada masalah. Apalagi, proses perencanaan kita sudah jadi percontohan di tingkat nasional,” ujar Risma. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS