JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, aparat keamanan dari Polri dibantu TNI dan petugas Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup untuk mengamankan pelaksanaan coblosan putaran kedua Pilkada DKI.

Menurut Andreas, tidak perlu ada kelompok manapun untuk mengerahkan massa dari luar Jakarta ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari “H” pemungutan suara, 19 April lusa.

Oleh karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini minta aparat keamanan bisa mencegah dan tidak memberi kesempatan masuk ke Jakarta massa yang coba dikerahkan untuk “mengamankan” pilkada oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Polisi dibantu TNI dan petugas keamanan Pemda DKI sudah cukup untuk mengamankan pilkada,” ujar Andreas, Senin (17/4/2017).

Dia menyebutkan, Pilkada DKI akan sukses apabila penyelenggara, dimulai dari KPU DKI, PPK di tingkat kecamatan serta petugas TPS berlaku fair dan adil dengan mengedepankan asas melayani warga DKI yang mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

Pilkada ini juga akan sukses kata dia, apabila pihak keamanan bertindak tegas terhadap semua potensi kekacauan baik sebelum, selama maupun setelah pilkada.

“Dengan penyelenggara pilkada yang fair dan pihak keamanan yang tegas, kita yakin pilkada DKI akan sukses,” ujarnya.

Diberitakan, kelompok anticalon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menggelar Tamasya Al Maidah pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko menilai, aksi Tamasya Al Maidah itu merupakan bentuk intimidasi, khususnya terhadap pasangan cagub dan cawagub Ahok-Djarot.

“Ini sebuah bentuk intimidasi, karena kita tahu isu ini sudah berbulan-bulan dipakai untuk memojokkan salah satu cagub yaitu Ahok,” kata Budiman.

Oleh karena itu, dia minta polisi mencegah gerakan atau aksi tersebut. Sebab, sebutnya, proses pelaksanaan pilkada sudah ada penyelenggaranya, yakni KPU dan Bawaslu yang menggandeng elemen masyarakat, termasuk saksi dari peserta pemilu itu sendiri.

Sedang untuk pelanggaran pemilu, tambah Budiman, sudah dibentuk Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang di dalamnya terdapat Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

Sebelumnya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Banten, mengeluarkan maklumat larangan mobilisasi massa ke TPS Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, dikeluarkannya maklumat tentang larangan mobilisasi massa ke TPS pada saat pencoblosan bukan untuk menggunakan hak pilihnya berpotensi terintimidasinya fisik dan psikis calon pemilih serta dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

Di sisi lain, sudah ada KPU dan Panwaslu DKI Jakarta yang berwenang sebagai penyelenggara dan pengawas pemungutan suara di TPS.

Boy menegaskan, maklumat ini tidak berlaku bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta untuk beraktivitas seperti biasa, di antaranya bekerja dan berlibur.

Boy meminta masyarakat mempercayakan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS kepada pihak panitia penyelenggara dan pengawas. Kepolisian akan melakukan tindakan pencegahan jika ada mobilisasi massa. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS