JEDDAH – Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia minta Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini menghadapi hukuman mati. TKI yang Siti Zainab TKI asal Madura dan Karni TKI asal Brebes.

Siti Zainab divonis hukuman mati terkait kasus pembunuhan majikannya pada 1999 di Madinah dan Karni dalam kasus pembunuhan terhadap anak majikannya berumur 4 tahun pada akhir September 2012.

Dalam rilis Perwalu Saudi Arabia yang diterima Infokom PDI Perjuangan Jawa Timur, Rabu (5/11/2014) disebutkan, ahli waris telah memutuskan tidak memberikan maaf kepada Siti Zainab. Pun dalam kasus Karni, pihak keluarga korban tetap menuntut segera dilakukan eksekusi hukuman mati.

Pemerintah melalui KJRI Jeddah sudah melakukan upaya membantu dan melindungi WNI yang terkena kasus di Saudi Arabia dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mengirim surat ke gubernur dan wali kota di wilayah tersebut, sekaligus menemui keluarga korban serta mendatangkan keluarga Karni.

“Pihak keluarga korban tetap menuntut segera dilakukan eksekusi hukuman mati, di sisi lain instansi pemerintah Saudi mulai tidak responsif atas kasus tersebut,” ungkap Konjen RI Jeddah, Dharmakirty Syailendra.

“Upaya terakhir adalah melalui diplomasi tingkat tinggi atau Presiden RI mengirim surat kepada Raja Saudi sekaligus keluarga Karni pun melakukan hal yang sama,”sambungnya.

Sharief Rachmat, Ketua Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya KJRI Jeddah. Menurut Sharief, apapun motif yang dilakukan Karni, sesuai UUD 1945 negara tetap harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada warganya.

“Kami Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia akan ikut menyarankan kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui DPP PDI Perjuangan untuk mengirim surat atau akan lebih baik menemui secara langsung Raja Saudi Arabia Abdullah Bin Abdul Aziz,” ujarnya.

Dia yakin Jokowi akan memperhatikan soal ini, sesuai komitmennya saat kampanye. “Apapun hasilnya nanti, setidaknya ada upaya yang telah dilakukan presiden,” ucap Sharief.

Persoalan TKI ini disampaikan KJRI Jeddah saat pertemuan dengan tokoh masyarakat Indonesia di Saudi Arabia dari berbagai komponen di ruang rapat KJRI Jeddah, Selasa (4/11/2014). Pertemuan tersebut adalah agenda rutin tiga bulan sekali yang dilakukan KJRI Jeddah sejak dipimpin Dharmakirty Syailendra .

Selain tokoh masyarakat, turut hadir perwakilan partai politik seperti PDI Perjuangan, PKB, dan PKS. Serta beberapa organisasi kemasyarakat di antaranya Nahdlatul Ulama, Pospertki, dan BMI-SA.

Di acara itu, Dharmakirty Syailendra memaparkan visi misi pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun kedepan baik dari segi ekonomi, sosial budaya, dan ketenagakerjaan. Konjen RI Jeddah juga menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla akan tetap melanjutkan moratorium TKI, dan hal tersebut sudah dipertegas melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (pri)