SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak lagi bersifat reaktif. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Ony Setiawan menilai diperlukan pendekatan struktural dan penguatan kapasitas untuk membangun ketahanan sektor peternakan secara berkelanjutan.

Menurut Ony, kebijakan penanganan PMK harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, kesejahteraan peternak, serta kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur. Pendekatan jangka panjang dinilai lebih efektif dibandingkan pola darurat yang selama ini diterapkan.

“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony, Kamis (29/1/2026).

Salah satu fokus utama yang ditekankannya adalah vaksinasi PMK secara berkala. Ia merekomendasikan Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali setahun, disertai penyusunan standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten/kota.

Dukungan anggaran, lanjut legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban ini, harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana.

Selain itu, anggota Komisi B DPRD Jatim itu menyoroti pentingnya ketahanan pakan untuk menekan dampak ekonomi PMK. Ia mendorong pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal, serta pembangunan pabrik pakan ayam murah melalui skema BUMD atau kerja sama swasta.

Dalam peningkatan kapasitas peternak, Ony juga mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di sentra produksi ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember.

“Pusat layanan ini diharapkan menjadi sarana pendampingan peternak terkait sanitasi kandang, deteksi dini gejala PMK, isolasi ternak sakit, hingga manajemen vaksinasi,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK berbasis real-time untuk mendukung pemetaan zona risiko dan respons cepat.

Ony menegaskan Komisi B DPRD Jatim akan memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, serta mendorong insentif, regulasi, dan penganggaran agar PMK masuk sebagai program prioritas strategis.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menekan kasus PMK, tapi membangun sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas legislator dari Dapil Tuban–Bojonegoro itu.

Sementara itu, kasus PMK pada hewan ternak di Jawa Timur kembali meningkat pada awal 2026. Data Dinas Peternakan Jatim mencatat, jumlah kasus bertambah dari 803 ekor pada 25 Januari 2026 menjadi 839 ekor pada 26 Januari 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 221 ekor sapi dilaporkan sembuh, 605 ekor masih sakit dan menjalani perawatan, delapan ekor mati, serta lima ekor dipotong paksa sebagai langkah pengendalian penyebaran virus.

Kondisi ini menunjukkan PMK masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha peternakan di Jawa Timur, terutama di tengah meningkatnya mobilitas ternak. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS