JAKARTA – Presiden Joko Widodo bakal memonitor secara khusus implementasi program bahan bakar Biodiesel 30 (B30). Setelah B20, sekarang masuk ke B30.

“Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi pada Menteri dan Dirut Pertamina tahun depan masuk ke B40 dan awal 2021 ke B50,” kata Jokowi dalam peresmian implementasi Program B30, di SPBU Pertamina Jalan MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Menurut Jokowi, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus mempercepat implementasi program biodiesel. Pertama, pemerintah berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, dan juga harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti habis.

“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih, dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ini adalah energi bersih,” ujarnya.

Kedua, ketergantungan pada impor BBM, termasuk solar ini cukup tinggi, sementara di sisi lain negara ini penghasil sawit terbesar di dunia.

Dengan potensi sawit sebesar itu, Indonesia punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti solar. Potensi itu, jelas Jokowi, harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar,” sebut Jokowi.

Ketiga, penerapan B30 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani pekebun kelapa sawit kita.

“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” ujarnya.

Karena itu, setelah program B30 nantinya masuk ke B40, ke B50, dan nanti ke B100. “Akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun, terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita, karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” kata Jokowi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS