Selasa
20 Oktober 2026 | 2 : 35

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Penguasaan Mayoritas Saham Freeport Masih Dikritik, Ini Tanggapan TKN Jokowi

pdip-jatim-hasto-sekjen-parpol-diwawancara

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, heran terhadap pihak-pihak yang masih mengritik dan mencela keberhasilan pemerintah dalam menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, pihak-pihak tersebut masih belum siap melihat keberhasilan Joko Widodo. “Ketika itu justru dikritik menunjukkan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi, sehingga mereka hanya mencela, mencela dan mencela,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Hasto mengatakan, langkah pemerintah dalam hal ini adalah upaya yang positif. Pemerintah ingin menunjukkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Jika seluruh pihak dapat berpikir positif, maka mereka akan memberikan apresiasi ketimbang melontarkan kritik. Dia juga mengatakan, langkah Jokowi mengambil saham mayoritas Freeport semata-mata bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.

“Apakah ada kepentingan politik, ada apa kepentingan politik dengan mengambil (saham mayoritas) Freeport adalah menjaga kedaulatan ekonomi kita, menjaga keadilan di bidang ekonomi sehingga memberikan ruang porsi bagi pemerintah Papua untuk berpartisipasi di situ,” tandasnya

Sedang Wakil Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni, menilai langkah pemerintah mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia adalah sebuah prestasi yang bersejarah.

“Penguasaan 51 persen saham Freeport adalah Kemerdekaan Jiild 2 bagi Indonesia,” kata Antoni.

Dia menyebut, ‘perampokan’ tambang Indonesia itu dimulai ketika mantan mertua Prabowo, Soeharto, menandatangani kontrak karya. Sejak itu, sumber daya alam Indonesia di tanah Papua itu dikuasai penuh oleh asing

“Dalam tempo singkat, tanpa banyak retorika, Jokowi berhasil mengembalikan sumberdaya alam berharga itu menjadi milik rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi alam Indonesia yang semula dikuasai asing dan kini diambil alih itu, layak diibaratkan sebagai kemerdekaan Jilid II.

Indonesia lewat PT Inalum, Jumat (21/12/2018), resmi menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal ini setelah PT Inalum melunasi pembelian saham itu.

Inalum menerbitkan global bond senilai 4 miliar dollar AS, dengan rincian 3,85 miliar dollar AS digunakan untuk pembayaran saham dan 150 juta dollar AS untuk refinancing.  Sebelum pembelian saham, selama 50 tahun lebih Indonesia hanya memiliki sekitar 9 persen saham PT Freeport. Presiden Jokowi mengatakan, beralihnya saham mayoritas Freeport adalah momen bersejarah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Festival Anak Sholeh, Ikhtiar Cetak Generasi Berprestasi dan Berakhlak Mulia

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berikhtiar membentuk generasi muda yang tidak hanya ...
KRONIK

Perda Lingkungan Jember Terancam Jadi Macan Kertas, Candra Desak Anggaran Perlindungan Gumuk

JEMBER – Perlindungan gumuk di Kabupaten Jember tak cukup berhenti pada pengesahan peraturan daerah. Ketua Komisi B ...
KABAR CABANG

DPC Magetan Panaskan Mesin Hingga Akar Rumput, Lantik 1.645 Pengurus Ranting

MAGETAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan terus mengintensifkan konsolidasi organisasi ...
EKSEKUTIF

Bupati Malang Targetkan Zero ATS 2027, Kejar Paket A hingga C Bakal Gratis

MALANG – Bupati Malang HM Sanusi menargetkan Kabupaten Malang bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Zero ATS pada ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Raperda Transportasi Terintegrasi Harus Jawab Kebutuhan Warga

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Baznas Surabaya Prioritaskan Warga Miskin Desil 1

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya memprioritaskan warga ...