NGANJUK – Pencatatan keuangan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk patut mendapat apresiasi. Pasalnya, tahun ini Pemerintah kabupaten yang dipimpin Bupati Taufiqurrahman ini kembali meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 tersebut diserahkan secara langsung oleh Novian Herodwijanto, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabuten Nganjuk tersebut, awal Juni lalu.

Menurut Novian, pemeriksaan BPK atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan berdasarkan pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penerimaan WTP di auditorium BPK Jatim ini, juga dihadiri DPRD Kabupaten Nganjuk Drs Puji Santoso Ketua. “Pemeriksaan BPK atas LKPD ini bertujuan memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan berdasarkan pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan,” jelas Puji.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk ini menambahkan, pemeriksaan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2015 kepada seluruh entitas pemeriksaan di wilayah Jawa Timur.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan LHP atas LKPD TA 2015 kepada DPRD dan kepala daerah yang telah diperiksa. (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS