MALANG – Kabar baik datang dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dua daerah yang saat ini dipimpin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan tersebut, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Opini WTP, diberikan oleh BPK kepada daerah-daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

“BPK telah menyerahkan LHP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan ini hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Bupati Malang HM Sanusi, Sabtu (29/5/2021).

Dengan berhasil memperoleh opini WTP ini, menunjukkan prestasi Pemkab Malang yang benar-benar serius dalam mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang dikelolanya saat ini.

“Dengan LHP opini WTP ini menandakan jika laporan keuangan telah disajikan memadai dan andal atas pengungkapan, kecukupan bukti, kepatuhan terhadap peraturan perundangan disajikan memadai dan secara material memberikan keyakinan yang dapat dipertanggung-jawabkan,” terangnya.

Sama seperti Kabupaten Malang, Pemkot Batu juga berhasil memperoleh Opini WTP dari BPK RI.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan rasa syukur atas diperolehnya Opini WTP selama 6 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian ini tidak akan diperoleh tanpa adanya sinergitas dan gotong-royong antara organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan masyarakat Kota Batu.

“Pemkot Batu bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan ASN yang bersinergi dan bekerja keras serta masyarakat Kota Batu. Semua terwujud atas kerja keras bersama-sama. Terima kasih BPK Jatim,” ucap Dewanti Rumpoko.

Didampingi Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut mengingatkan pentingnya pelaksanaan akuntabilitas program dalam menjalankan visi dan misi Pemkot Batu.

“Laporan keuangan agar bisa disajikan secara baik dan benar serta digunakan sesuai prosedur. Semua itu sangat penting,” imbuhnya.

Baik Sanusi maupun Dewanti berharap, prestasi yang diperoleh daerahnya masing-masing dapat dipertahankan dan terus dijaga.

Hal ini sekaligus menunjukkan validitas survei yang dilakukan oleh Puspoll Indonesia (24/5/2021) lalu, yang menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai yang berkomitmen memberantas korupsi.

Hal tersebut secara nyata tercermin dalam capaian yang diperoleh oleh dua daerah di Malang Raya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan dalam meraih Opini WTP dari BPK RI. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS