BANYUWANGI – Sejak Rabu (14/12/2016) hingga Jumat (16/12/2016), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Pelayanan Publik. Acara bagian dari rangkaian Banyuwangi Festival 2016 ini digelar di depan lounge pelayanan publik kantor pemkab.

Festival ini menjadi etalase berbagai inovasi pelayanan publik unggulan Pemkab Banyuwangi yang hampir semuanya pernah meraih penghargaan tingkat nasional.

Berbagai inovasi layanan tersebut, seperti Program Smart Kampung, Lahir Procot Pulang Bawa Akta, Siswa Asuh Sebaya (SAS), Transparansi Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), serta e-village budgeting dan monitoring.

Tidak ketinggalan juga Pasukan Pink, pemburu Bumil Risti atau ibu hamil resiko tinggi. Bumil Risti merupakan program unggulan Puskesmas Sempu yang menggandeng para Welijo atau penjual sayur keliling sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya di Banyuwangi, Kamis (15/12/2016) hari ini juga menyempatkan diri mengunjungi Festival Pelayanan Publik tersebut.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, selama ini Banyuwangi berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Berbagai inovasi pun dilakukan untuk membuat pelayanan publik, yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga dekat dengan masyarakat.

Menurut Anas, Festival Pelayanan Publik  ini sengaja digelar khususnya untuk terus memacu kinerja internal birokrasi daerah mewujudkan layanan publik yang prima.

“Pelayanan publik yang terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kami ingin festival ini bisa memacu PNS (pegawai negeri sipil) untuk terus berinovasi,” kata Anas.

Festival ini juga diharapkan jadi sarana informasi kepada masyarakat tentang berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat akan semakin familiar dengan aneka pelayanan publik yang terus digarap untuk memudahkan warga.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang layanan publik pemkab. Jadi warga tidak perlu lagi memanfaatkan pihak ketiga dalam mengurus berbagai dokumen maupun administrasi yang diperlukannya,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS