JAKARTA – Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 sebesar Rp 87.409.000 per jamaah.

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah yang diwakili oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Penetapan ini menandai penurunan biaya sebesar Rp 2 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 89,4 juta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyambut baik hasil kesepakatan ini sebagai wujud komitmen DPR dan Pemerintah untuk meringankan beban finansial calon jamaah haji.

“Alhamdulillah, melalui perjuangan Panja Haji Komisi VIII yang gigih, kita berhasil menekan BPIH 2026 turun Rp 2 juta. Ini bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi. Penurunan ini diharapkan semakin memudahkan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji tanpa beban berlebih, sekaligus menjaga kualitas pelayanan yang prima,” ujar Abidin Fikri usai rapat.

Kesepakatan ini akan segera disampaikan ke Pimpinan DPR RI dan selanjutnya akan dismapaikan ke Preisden RI Prabowo Subianto agar Pemerintah segera mengumumkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 kepada publik.

Abidin Fikri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI politisi PDI Perjuangan ini, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi demi haji yang mabrur dan pelayanan terbaik bagi 221.000 kuota jamaah Indonesia tahun depan.

“Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji tahun 2026 akan lebih baik lagi tentu dengan layanan yang prima dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.(dian/hs)