JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan pemerintah daerah untuk menjemput langsung warganya yang pernah menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pemda juga diminta membantu proses sosialisasi warga eks Gafatar dengan lingkungan asalnya.

“Pemda harus hadir menjemput warganya, melakukan sosialisasi ke warga setempat bahwa mereka (warga eks Gafatar) tersesat, terhipnotis sehingga perlu dibina,” kata Tjahjo Kumolo usai mengikuti rapat di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, Kemendagri telah mengirimkan 3 radiogram kepada pemda. Ketiga radiogram tersebut berisi informasi terkait keberadaan kelompok Gafatar di daerah masing-masing.

Kemudian, radiogram tersebut menjelaskan bahwa pemda diminta untuk mencermati perpecahan dan perkembangbiakan kelompok yang sama.

Menurut Tjahjo, Kemendagri tidak akan memberi sanksi pemda yang menolak warga eks Gafatar. Namun, penolakan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut, agar ditemukan jalan penyelesaian.

Sementara, Menko PMK Puan Maharani menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 5.764 orang tercatat sebagai mantan anggota Gafatar. Para warga mantan anggota Gafatar tersebut saat ini masih berada di tempat-tempat penampungan.

Sebanyak 3.004 orang di antaranya ditampung di wilayah Jakarta. Selebihnya ditampung di Semarang dengan jumlah 1.752 warga, Surabaya 727 warga, dan Makassar sebanyak 281 warga.

Pemerintah sedang berupaya memulangkan ribuan warga tersebut ke daerah asal masing-masing. Menurut Puan, peran kementerian terkait ditegaskan kembali agar pemulangan warga mantan anggota Gafatar berlangsung kondusif. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS