Jumat
28 Agustus 2026 | 8 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDIP: Tidak Ada yang Halangi Rizieq Shihab Kembali ke Tanah Air

pdip-jatim-effendi-simbolon

JAKARTA – PDI Perjuangan tegas menepis anggapan beberapa pihak, yang menyebutkan bahwa pemerintah menghalang-halangi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke tanah air.

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon memastikan tidak ada satupun pihak di negeri ini yang menghalangi Rizieq pulang. Apalagi, sampai ada tuduhan Rizieq diintimidasi.

“Justru ini yang harus diketahui oleh publik bahwa tidak ada proses mengintimidasi atau menghalang-halangi kehadiran beliau untuk kembali ke tanah air. Pemerintah sudah membantu,” kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Anggota Komisi I DPR itu mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membahas nasib Rizieq di Mekkah, Arab Saudi.

Kemenlu, sebutnya, selalu memberikan bantuan saat Rizieq Shihab tersandung masalah di Saudi. Mulai dari masalah pencekalan bepergian keluar Arab Saudi hingga penahanan karena ada pemasangan bendera ekstrimis di dinding belakang rumah sewaannya.

“Dari hasil rapat seperti yang disampaikan itu bahwa terjadi proses penahanan atau apa sehingga yang bersangkutan dilarang bepergian. Itu sudah dibantu oleh otoritas kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemeriksaan Rizieq Shihab oleh otoritas keamanan Arab Saudi adalah bukti bahwa ada aturan di negara lain yang harus dihormati.

Hasto mengatakan, yang pertama ditekankan adalah Rizieq sebagai warga negara Indonesia, tidak ditahan di dalam penjara oleh otoritas Arab Saudi.

Soal pemeriksaannya sendiri, hal itu merupakan hak hukum dari otoritas di sana. “Setiap negara punya sistem hukum sendiri,” kata Hasto.

Pihaknya secara aktif mencari informasi mengenai kabar pemeriksaan Rizieq Shihab itu. Dia mendapat kabar dari Dubes RI di Saudi bahwa ada bendera terlarang di Arab Saudi yang terpasang di sekitar kediaman Rizieq Shihab.

“Jadi tindakan otoritas Arab Saudi itu bagian dari tertib hukum juga. Arab Saudi kan seperti itu. Maka kita harus tertib hukum juga,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Kota Malang Usulkan Insentif Guru PAUD Naik, Dibahas dalam APBD 2027

MALANG – DPRD Kota Malang mendorong peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi para pendidik Pendidikan Anak Usia ...
LEGISLATIF

Abidin Fikri Salurkan Wakaf Al-Qur’an dan Bingkisan untuk Takmir Masjid di Bojonegoro

BOJONEGORO – Momentum Jumat Berkah dimanfaatkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. ...
KRONIK

Setengah Jam di Posko Baguna, Tempat Para Penggembira Muktamar Melepas Lelah

JOMBANG – Matahari sedang terik-teriknya ketika jarum jam menunjuk pukul 13.30 WIB, Kamis (27/8/2026). Sinar ...
EKSEKUTIF

Bupati Malang Ingin Purna PMI Tak Kembali Jadi Pencari Kerja, tapi Penggerak Ekonomi Daerah

Bupati Malang HM Sanusi ingin purna PMI tak kembali menjadi pencari kerja, tetapi mampu memanfaatkan modal dan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti APBD Perubahan Kota Madiun, Bansos Turun hingga BTT Melonjak

MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah perubahan komposisi anggaran dalam Raperda ...
KRONIK

Soroti Anggaran Pemeliharaan Aplikasi Rp310 Juta, Alfan PDIP Jember: Belum Sebanding Kualitas Layanan

JEMBER – Anggaran pemeliharaan aset tidak berwujud dan aplikasi layanan masyarakat sebesar Rp310,3 juta di Dinas ...