JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Partainya tak keberatan jika Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, juga masuk dalam kabinet kerja.

Basarah menegaskan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri. PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya.

“Termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja. Itu adalah wewenang prerogatif presiden,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

PDI Perjuangan, sebut Basarah, juga menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik Presiden Jokowi.

Dia pun meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya. Termasuk, misalnya mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

“Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita,” ujarnya.

“Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Jokowi,” imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019) lalu. Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Surat Berisi Susunan Kabinet Dipastikan Palsu

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati memastikan surat berisi susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang beredar luas di media sosial adalah hoaks.

Surat yang beredar itu ditandatangani seorang bernama Ahmad Nasrullah A Fathir yang diberi keterangan sebagai Staf Ahli Jokowi bidang Komunikasi. Di bagian kop surat diberi foto Jokowi-Ma’ruf serta lambang Garuda.

Lalu ada juga keterangan bahwa surat itu ditujukan kepada partai politik pendukung dan ketua tim sukses Jokowi-Ma’ruf. Namun Adita memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.

“Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini,” kata Adita kepada media.

Dia menegaskan, penetapan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Dia minta masyarakat tak mudah percaya dengan spekulasi yang beredar.

“Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti,” ujarnya.

“Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres,” sambung dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS