JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. Menurut Hasto, evaluasi tersebut perlu dilakukan khususnya pada menteri di bidang ekonomi.

Hasto mengatakan, kalaupun Presiden akan melakukan reshuffle, ia berharap keputusan itu harus menjadi bagian dari solusi. Bukan tidak mungkin evaluasi kinerja menteri itu akan berbuntut pada reshuffle.

“Reshuffle yang sekiranya akan dilakukan Presiden harus menjadi solusi dari persoalan, khususnya terkait perbaikan kinerja di bidang ekonomi,” kata Hasto kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2015).

Hasto menegaskan, seluruh menteri kabinet kerja harus mampu menjabarkan garis kebijakan politik ekonomi kerakyatan yang ditargetkan Presiden. Menurut Hasto, pemerintahan Jokowi tidak hanya harus fokus pada persoalan infrastruktur, energi, maritim, dan pangan, tapi juga wajib menjamin bekerjanya kebijakan ekonomi kerakyatan.

“Jangan sampai ada menteri yang tidak jalankan kebijakan Presiden, misalnya soal ekonomi kerakyatan. Jangan sampai ada lagi menteri yang justru menjalankan kebijakan korporasi,” ujarnya.

Hasto kemudian memberikan kritik pada kinerja menteri-menteri Jokowi di bidang ekonomi. Kritik tersebut khususnya ditujukan pada dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun.

Ia menilai, kucuran dana untuk PMN itu terlalu besar dan melenceng dari garis kebijakan ekonomi kerakyatan. Hasto juga menganggap program tersebut tidak sesuai dengan rencana memperbesar ruang fiskal dalam APBN melalui realokasi anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak.

“Kalau kita ambil saja Rp 30 triliun dana PMN untuk pembangunan infrastruktur desa, itu akan membawa dampak banyak. Selain hasil pembangunan bermanfaat untuk masyarakat, akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi ribuan orang yang terlibat dalam proyek itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang.

Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.

Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet sebagaimana yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat. (Kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS