oleh

PDIP Selalu “Pasang Badan” untuk Pemerintahan Jokowi-JK

pdip-jatim-jokowi-jk-di-kapal-phinisi

JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap “pasang badan” terhadap setiap upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Pak Jokowi dan Pak JK terpilih secara konstitusional. Siapa pun yang akan melanggar prinsip ini, tidak bisa dibiarkan. PDI Perjuangan kokoh berdiri mengawal pemerintahan Jokowi-JK,” kata Hasto, Senin (14/11/2016).

Penegasan ini dia sampaikan, menanggapi isu dugaan penistaan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang kini telah bergeser menyerang pemerintahan Jokowi-JK.

Hasto minta seluruh jajaran PDI Perjuangan di seluruh Tanah Air untuk waspada dan bersiap menerima perintah harian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang sewaktu-waktu bisa diberikan.

Pihaknya juga percaya, melalui tradisi pendekatan dialog Presiden Jokowi, mampu melindungi negara.

Terkait kasus Ahok, Hasto minta semua pihak menempatkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan. Dia menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Pilkada jangan menjadi pertarungan tanpa aturan hanya karena ambisi berkuasa. Keseluruhan nilai-nilai hakiki demokrasi Indonesia, yang berintikan musyawarah-mufakat di dalam menyelesaikan setiap konflik harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutan acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016), Jokowi mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, sudah melebar dan malah menyeret namanya sebagai kepala negara.

Dalam aksi unjuk rasa 4 November, tuntutan pendemo adalah Ahok segera diproses hukum. Namun, setelah aksi tersebut, tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran presiden.

“Saya heran. Ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja,” tutur Jokowi.

Dia kembali mengingatkan, ada 101 daerah yang melangsungkan pilkada serentak pada 2017. Namun mengapa konsentrasi masyarakat hanya bertumpu pada Pilkada DKI.

“Kenapa energi dan konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa hitung-hitungannya? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah serahkan pada proses hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejak awal dirinya sudah menyampaikan bahwa kasus tersebut akan diproses di wilayah hukum secara cepat, tepat dan transparan.

Bahkan, sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum di kepolisian telah berjalan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan meminta pendapat beberapa ahli.

Jokowi juga mengingatkan, Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan secara tegas disampaikan bahwa sistem ketatanegaraan sangat menghargai kebhinekaan dan kemajemukan.

Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa. Menurutnya, ini merupakan kekuatan kalau kita bisa merawat dan menjaganya.

“Jangan sampai terpecah-belah kebersamaan kita sebagai bangsa jadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang sebetulnya sudah diproses di wilayah hukum,” pungkas Jokowi. (goek)