JAKARTA – PDI Perjuangan menghargai sikap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga yang akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2019.

“Ini sebuah langkah kemajuan karena pada pada akhirnya proses gugatan harus melalui MK. Itu juga sesuai dengan mekanisme hukum kita dan sesuai UU,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Hasto meyakini MK akan bersikap independen dan mengambil keputusan dengan tepat terkait sengketa hasil pilpres. Proses gugatan di MK juga dijamin oleh undang-undang.

Menggugat hasil pilpres ke MK, lanjutnya, juga dinilai sebagai langkah yang lebih baik jika dibandingkan menggunakan cara lain yang melawan hukum.

“Kalau kita lihat, dugaan kecurangan yang disampaikan menunjukkan kualitas demokrasi yang harus kita benahi. Tapi, langkah ke MK merupakan cara tepat dan tidak lewat jalan lain yang melawan hukum,” paparnya.

Sementara itu, terkait hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019, PDI Perjuangan akan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK. Hingga saat ini, PDIP masih mengumpulkan sejumlah bukti yang kemudian akan diverifikasi untuk dibawa ke MK.

Menurut Hasto, PDIP seharusnya mendapatkan 133 kursi di legislatif berdasarkan hasil hitung cepat internalnya pada Pemilu 2019. Namun, hasil rekapitulasi nasional KPU menunjukkan PDIP mendapatkan 129 kursi.

Karena alasan itulah, PDIP bakal mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK.

Hasto menyebutkan, terdapat tujuh daerah pemilihan (dapil) yang dianggap bermasalah. Tujuh dapil tersebut tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.

“Ada tujuh dapil yang kami persiapkan ke MK. Tentu saja nanti akan kami evaluasi,” paparnya.

Hasto mengaku ada sejumlah modus yang membuat PDI-P mendapatkan 129 kursi, salah satunya pengambilan suara. Hingga saat ini, pengambilan suara itu terjadi di proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga provinsi.

“Kami belum identifikasi, tidak lebih dari 20 kasus. Modusnya pengambilan suara. Bukti yang dikumpulkan formulir C1 asli,” imbuhnya.

Adapun MK menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 mulai Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019) dini hari.

Proses pendaftaran gugatan hasil pemilu di MK dimulai setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS