JAKARTA – Sekretraris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Fraksi PDI-P di DPR agar menolak usul pembekuan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Usulan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun.

Hasto menyebutkan, sejak awal PDI Perjuangan ingin memperbaiki kekurangan KPK melalui hak angket ini.

Dia menyatakan bahwa PDI Perjuangan telah memberi instruksi kepada fraksinya di DPR RI. Instruksi tersebut terkait agar Fraksi PDIP tak lupa tujuan awal dibentuknya hak angket KPK.

Menurutnya, sejak awal tujuan hak angket KPK adalah untuk meningkatkan kinerja KPK, memperbaiki mana yang kurang dan merespon berbagai kritik yang diberikan. Sehingga upaya boikot atau pembekuan itu tidak perlu.

“Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat,” kata Hasto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

Dia menambahkan, jangan sampai ada ketegangan yang tidak diperlukan dalam berjalannya Pansus Angket di DPR.

Tapi sebaliknya, tambah Hasto, siapapun yang diundang pansus hak angket, itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan.

“Sehingga panitia yang melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS