Selasa
26 November 2024 | 10 : 59

PDI Perjuangan Jatim Dukung Langkah Tegas Kemenag Larang Konvoi Khilafah

PDIP-Jatim-Sri-Untari-B-16092021

SURABAYA– Langkah tegas Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang konvoi khilafah di Indonesia mendapatkan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kemenag yang melarang adanya konvoi khilafah atau kegiatan yang membawa-bawa nama khilafah.

“Kita mendukung penuh upaya Kemenag untuk melakukan pelarangan terhadap konvoi khilafah, karena negara ini adalah negara Pancasila. Sudah ada dasar hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, dan landasan kita adalah Pancasila,” ujar Untari, Selasa (31/5/2022).

Karena itu, jelas Untari, tidak dibenarkan segala narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk belajar konflik berkepanjangan yang menimpa sebagian negara-negara di Timur Tengah karena isu agama.

“Tidak dibenarkan apa pun yang ada di republik ini selain negara yang berdasarkan Pancasila. Kita sudah melihat bagaimana Uni Soviet, bagaimana Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan gegara isu khilafah,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin itu pun mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, mari kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan tetap, Indonesia yang satu. Persatuan Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Menjadi satu-satunya jalan keluar, menjadi satu-satunya dasar negara kita, abadi, lestari, dan selamanya,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah viral di media sosial video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jakarta Timur.

Dalam video tersebut, terlihat poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.

“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022). (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...