JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mendatangi Rumah Sakit dr Soebandi setelah menerima laporan pasien miskin tak bisa pulang.

Usut punya usut, tertahannya pasien miskin itu lantaran data BPJS dan nomor induk kependudukan tidak sinkron. Kendala yang dialami, menurut Edi, karena kartu BPJS pasien tersebut datanya berbeda antara NIK pribadi dan data yang tercantum dalam BPJS.

“Kami mendapatkan laporan bahwa pasien kurang mampu memiliki BPJS. Namun, terkendala data kepesertaan jaminan kesehatan tersebut,” ungkap politisi yang akrab disapa Ipunk tersebut, saat dikonfirmasi di RS dr Soebandi, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, masalah seperti ini sudah dialami bukan hanya satu atau dua orang, namun sudah banyak masyarakat yang mengalami kendala yang sama.

Dia menyayangkan, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti. Pasalnya banyak masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS segera mencari solusi terkait data ini. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

Sementara anggpta Fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha menengarai, kesalahan input data itu di BPJS.

Dasar dugaan itu muncul karena pasien sebelumnya tak mengalami kendala ketika berobat di salah satu klinik yang beroperasi di Jalan Karimata Jember.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan RSD dr Soebandi, Anna Widyassari mengungkapkan akan melakukan pengecekan kembali terkait perbedaan data kependudukan tersebut.

“Saat ini pasien dianggap tidak aktif oleh BPJS. Terkait hal itu kami tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena ini ranah mereka,” ungkapnya.

Dia menambahkan, RSD dr Soebandi tetap akan mengedepankan pelayanan kepada pasien yang berobat. Dan berkomitmen akan tetap melakukan pelayanan terbaik, bagi pasien dengan segala jenis pembiayaan. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS