SURABAYA – Panitia khusus (pansus) yang menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional DPRD Surabaya tak ingin berlama-lama menyelesaikan payung hukum bagi pasar tradisional di Kota Pahlawan.

“Secepatnya, dalam satu-dua minggu ini pembahasan materi raperda insya Allah selesai,” ungkap Ketua Pansus Pasar Tradisional, Tri Didik Adiono, Jumat (20/2/2015).

Untuk membahas materi perda, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pansus telah mengundang instansi terkait, baik jajaran pemerintah kota maupun kalangan swasta. Pekan lalu, pihaknya mengundang para pedagang, PD Pasar Surya, serta dinas terkait.

Beberapa masukan dari pedagang, sebut Didik, akan menjadi acuan dalam menyusun Raperda Pasar Tradisional. Masukan dari pedagang itu, di antaranya pasar-pasar tradisional mana yang akan diatur dalam perda.

Sebab, saat ini tidak semua pasar tradisional pengelolaannya di bawah PD Pasar Surya. Misalnya, Pasar Turi yang berdiri sendiri di bawah UPTD, juga pasar-pasar tradisional yang dikelola LKMK-LKMK.

Masukan lainnya dari pedagang, yakni soal perlindungan hukum terhadap pedagang. Pedagang mengungkapkan, banyak pasar dibangun, tapi perlindungan hukum terhadap pedagang sangat minim, dan tidak pernah diatur dalam perda.

Misalnya, soal kepemilikan stan, tak pernah tercantum dalam perda. Padahal di daerah lain, soal kepemilikan stan dan berapa lama menempati stan tersebut, sudah diatur dalam perda. “Pedagang berharap terkait kepemilikan stan ini masuk perda,” ucap Didik.

Dia menambahkan, masih banyak lagi masukan pedagang yang dinilai pansus bisa jadi bahan pembahasan perda. Di antaranya soal zonasi pasar tradisional di Surabaya, pemberdayaan kepada pedagang tradisional misalnya cara untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah, dan soal latihan penanggulangan kebakaran.

“Pansus sendiri sudah punya pokok-pokok pikiran soal materi raperda. Nah, masukan pedagang ini nantinya akan melengkapi, sehingga Perda Pasar Tradisional ini nantinya benar-benar bisa melindungi para pedagang,” pungkasnya. (pri)