JAKARTA – Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, sebagaimana di negara lainnya, kebhinnekaan di Indonesia sering terganggu karena politik.

Padahal Indonesia mempunyai 250 juta penduduk dengan lebih dari 700 bahasa dialek, 6 agama yang diakui, lebih dari 200 aliran kepercayaan, serta 8 juta diaspora.

Hal inilah, yang membuktikan bahwa Indonesia begitu berbhinneka, begitu beragamnya, begitu mempunyai kelebihan dan tentunya sekaligus ada kekurangannya.

“Nah sekarang, bagaimana kita merawat itu,” kata Pramono Anung, kemarin.

Politisi yang sekarang menjabat sekretaris kabinet (seskab) ini menyebutkan, tantangan dunia pada hari ini bukan lagi tantangan perang penguasaan teritorial. Melainkan perang ekonomi dan budaya, misalnya dengan menginfiltrasi kultur pendidikan negara lain.

Dia menunjuk contoh proses radikalisme, yang bukan hanya ada di negara yang dianggap sebagai negara Islam, tetapi di seluruh negara di dunia.

“Terorisme terjadi di mana-mana dengan cara yang tidak lagi konvensional. Bahkan, yang terjadi terakhir di berbagai tempat bahkan di Spanyol, perayaan yang merupakan perayaan kegembiraan penjajahan otoritarian itu pun terkena serangan,” ujarnya.

Pramono juga menyoroti, di negara demokrasi terdapat kebebasan berbicara (freedom of speech) bagi warganya. Tapi seringkali akibat terlalu bebas, mereka tidak bisa mengontrol diri sendiri, apalagi dalam era digital dan sosial media saat ini.

Dia menunjuk contoh di media twitter, facebook, whatsapp, vlog, dan sebagainya, yang berbuntut pada maraknya fenomena penyebaran informasi hoax (palsu). “Jadi, ini bukan hanya menjadi persoalan kita, ini persoalan dunia,” ungkap Pramono.

Mantan anggota DPR RI ini menunjuk contoh bagaimana pilpres yang dulu diagung-agungkan di Amerika Serikat (AS), bisa terkena cyberattack yang puncaknya ketika pilpres itu berlangsung.

Menurutnya, pilpres AS kali ini tidak lagi berbicara program, tapi yang selalu dibicarakan adalah email dan hoax, yang begitu menjadi tontonan dunia. Padahal 4 tahun lalu, ungkapnya, perdebatannya adalah mengenai program pajak, permasalahan imigran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan di Timur Tengah, dan lain-lain.

Oleh karena itu, imbuh Pramono, secara sederhana Pancasila seharusnya bisa menjadi penuntun dan jati diri bangsa Indonesia. Harus ada perubahan yang mendasar terhadap dunia pendidikan kita.

“Maka presiden telah menginstruksikan pendidikan dasar dan menengah, bahwa Pancasila, budi pekerti harus diajarkan kembali dengan pendidikan kita,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS