JAKARTA – Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Senin (18/11/2024), Novita Hardini mengatakan, perlu ada langkah strategis untuk melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kreatif lokal.

Novita memberikan contoh nyata melalui tas buatan UMKM Trenggalek yang ia gunakan.

“Ini tas buatan Trenggalek, jika dijual di Prada bisa mencapai Rp 30 juta, bahkan hingga 75 juta karena memiliki nilai vintage dan handmade. Tapi kenapa UMKM kita hanya menjualnya seharga 250 ribu rupiah?” ujar Novita, sebagamana keterangan yang diterima media ini.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan nilai apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif lokal.

Baca juga: Novita Hardini Dorong Tingkatkan Nilai Ekonomi Budaya Lokal sebagai Potensi Kreatif Nasional

Hal ini menjadi alasan kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan terhadap nilai ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar global.

Dia juga mengapresiasi berbagai program flagship yang dirancang Kementerian Ekonomi Kreatif, namun menekankan pentingnya realisasi yang menyeluruh dan berkeadilan.

“Kita membutuhkan regulasi yang jelas untuk mendukung ekonomi kreatif. Program flagship yang telah disusun sangat komprehensif, tapi kita ingin ini benar-benar terealisasi pada tahun 2025. Salah satu kunci utamanya adalah pemerataan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi kreatif,” tambahnya.

Tidak hanya itu legislator perempuan satu-satunya dari dapil Jawa Timur 7 itu juga menyoroti pentingnya membedakan antara UMKM dan ekonomi kreatif, serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam program Kementerian Ekonomi Kreatif.

Dia berharap program ini dapat menyasar pemerataan ekonomi di seluruh daerah, terutama wilayah terpencil yang masih minim perhatian.

“Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud jika kita bisa mewujudkan dua kata kunci yaitu adil dan makmur. Menekan angka kemiskinan saja tidak cukup, pemerataan juga harus menjadi fokus utama,” kata Novita.

“Saya minta dengan hormat agar anggaran 2 triliun lebih yang dialokasikan, dapat digunakan dengan bijak dan adil untuk daerah-daerah terpencil, termasuk dapil kami di Komisi VII,” sambung legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Novita berharap agar Kementerian Ekonomi Kreatif dapat mengoptimalkan kebijakan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan. Tapi juga membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS