SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti serius penundaan operasional kapal cepat rute Banyuwangi–Bali, yang seharusnya mulai melayani penumpang pada pertengahan Juni 2025.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi D DPRD Jatim, Agus “Black Hoe”, menyatakan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali duduk bersama dan mempercepat komunikasi kelembagaan.
Menurutnya, kapal cepat ini bukan sekadar layanan transportasi baru, melainkan proyek strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan timur Jawa.
“Kami mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera intensif membangun komunikasi dengan Bali, khususnya Pemerintah Kota Denpasar. Jangan sampai proyek sebesar ini terhambat hanya karena belum ada kesepahaman administratif. Kapal cepat ini punya dampak yang sangat besar bagi konektivitas, ekonomi lokal, dan sektor UMKM di dua provinsi,” ungkap Agus Black Hoe di Surabaya, Selasa (17/6/2025).
Dia menjelaskan bahwa keberadaan kapal cepat Banyuwangi–Bali akan menjawab kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang lebih cepat dan efisien.
Selama ini, warga dan wisatawan yang ingin menyeberang dari Banyuwangi ke Bali harus melalui pelabuhan Ketapang–Gilimanuk yang padat dan memakan waktu 45–60 menit. Belum lagi antrean kendaraan dan penumpang saat musim liburan yang kerap mengular hingga beberapa kilometer.
“Dengan kapal cepat ini, waktu tempuh bisa dipangkas drastis menjadi sekitar 45 menit langsung dari Boom Marina Banyuwangi ke Bali. Ini bukan hanya menyenangkan untuk wisatawan, tapi juga sangat membantu masyarakat yang punya urusan bisnis, keluarga, atau kebutuhan logistik antarpulau,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa moda transportasi cepat akan memberikan dampak psikologis positif kepada masyarakat. Mobilitas yang tinggi akan mendorong interaksi sosial, perdagangan, dan pertukaran budaya yang lebih intens antara dua wilayah.
Tak hanya bicara soal waktu tempuh, Agus Black menekankan bahwa kehadiran jalur kapal cepat ini akan membawa efek domino bagi sektor UMKM dan pariwisata di Banyuwangi dan sekitarnya.
Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil, mulai dari kuliner, kerajinan, penginapan skala rumahan, hingga jasa transportasi lokal, yang telah mempersiapkan diri menyambut gelombang wisatawan dari Bali.
“Bayangkan kalau setiap hari ada ratusan orang dari Bali datang ke Banyuwangi lewat kapal cepat. Mereka tentu akan makan, belanja, menginap, menyewa kendaraan, dan sebagainya. Ini peluang luar biasa bagi UMKM kita, apalagi di wilayah pesisir dan kawasan penyangga wisata seperti Giri, Kalipuro, atau bahkan hingga Songgon,” sebut Agus.
Dia juga menggarisbawahi bahwa efek ekonomi dari kapal cepat ini bukan hanya bersifat konsumtif, tapi juga mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru. Lokasi pelabuhan Boom Marina, misalnya, berpotensi berkembang menjadi kawasan wisata terpadu yang menggabungkan transportasi, rekreasi laut, dan kuliner lokal.
“Saya melihat, jika program ini berjalan, maka ekonomi lokal akan menggeliat dengan sendirinya. Tapi dengan catatan: semua pihak mau duduk bersama, tidak ego sektoral, dan benar-benar melihat ini sebagai program rakyat, bukan proyek elit,” sebutnya.
Terkait jaminan keamanan penumpang, imbuh dia, tidak hanya mengacu dari sisi perlengkapan kapal, namun faktor perkiraan cuaca BMKG harus menjadi pertimbangan dan perhitungan. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS