SURABAYA – Rieke Diah Pitaloka anggota komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dalam kunjungannya ke Surabaya mendesak pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk mengintegrasikan Jamkesda ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosiasil (BPJS) secara menyeluruh. Sebab, program Jamkesda yang diselenggarakan Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot belum diintegrasikan sepenuhnya ke dalam program BPJS.
“Sehingga akses kesehatan masyarakat belum terlindungi dengan baik,” ujar Rieke, di rumah Makan Ria, Senin (14/7/2014).
Menurut Rieke, pelaksanaan BPJS di Jawa Timur dihadapkan pada beberapa persoalan yang pelik. Di antaranya, sekitar 4 juta jiwa pekerja belum tercover BPJS, sekitar 10 juta jiwa warga miskin dan yang terpinggirkan seperti gelandangan, tukang becak, pengamen, anak jalanan, penyandang cacat, kaum jompo, dan anak panti belum terlindungi.
Persoalan lonjakan jumlah warga yang mesti ditanggung BPJS diperparah dengan infrastruktur, fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum siap. Berdasarkan data Kemenkes, di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan 8.523 desa, hanya terdapat 286 rumah sakit dan 959 puskesmas. Selain itu, tenaga kesehatan masih sangat kurang.
“Kita yang di DPR, dibantu teman-teman buruh terus berjuang, mendesak pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, infrastruktur dan tenaga kesehatan. Tujuannya agar pelayanan kesehatan lebih baik. Terutama untuk rakyat miskin dan kaum pekerja,” tandas pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri ini. (set)
