LOMBOK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Dia menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika. Novita menyoroti perlu ada penanganan serius pemerintah dalam meratakan dampak keuntungan ekonomi bagi warga sekitar.

“Narasi laporan yang kami terima menyenangkan telinga. Mulai dari banyaknya event, mice tingkat nasional dan internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus disini?” kata Novita, saat komisi VII DPR melakukan kunjungan spesifik ke KEK Mandalika, Rabu (26/2/2025).

“Laporan yang saya baca, justru tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak di bawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari. Ini bagaimana peran pemerintah setempat menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan ini? Isu lingkungan juga demikian, pengelolaan sampah juga belum bisa diselesaikan,” sambung dia.

Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu menyebutkan, jika pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan, seharusnya anak-anak tetap bisa bersekolah. Bukan justru turun ke jalan mencari nafkah.

“Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konsep pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ke depan, Novita berharap pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

Komisi VII, imbuhnya, akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR ke depan. Utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisataan.

“Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan,” tutupnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS