Jumat
20 November 2026 | 11 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Novita Hardini Desak Pengawasan Industri AMDK Diperketat demi Lindungi Konsumen

pdip jatim 260622 nh

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pengawasan industri air minum dalam kemasan (AMDK) diperkuat untuk menjamin keamanan produk dan melindungi hak konsumen.

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna menjamin keamanan produk dan melindungi hak konsumen atas akses air minum yang aman dan sehat.

Desakan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Novita, persoalan air minum kemasan tidak semata berkaitan dengan industri, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.

“Air adalah inti kehidupan. Karena itu negara harus memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman, sehat, dan terlindungi. Jangan sampai hak dasar rakyat dikalahkan oleh lemahnya pengawasan dan tumpang tindih regulasi,” tegas Novita.

Dalam rapat tersebut, politisi PDI Perjuangan itu memetakan sedikitnya tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni krisis keadilan air, krisis keamanan produk, dan krisis tanggung jawab sosial dalam industri AMDK.

Salah satu sorotan utama adalah masih beredarnya galon guna ulang yang diduga telah melampaui batas usia pakai. Berdasarkan informasi yang diterima Komisi VII DPR RI, sebagian galon bahkan digunakan hingga 13 hingga 20 tahun.

Karena itu, Novita mempertanyakan kejelasan mekanisme pengawasan terhadap usia pakai galon guna ulang dan lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan tersebut.

“Siapa yang bertanggung jawab mengawasi batas usia pakai galon guna ulang ini? Apakah BPOM, BPKN, Kementerian Perindustrian, atau pihak lainnya? Sampai hari ini masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pengawasan yang jelas,” ujarnya.

Selain itu, Novita juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan data terkait perusahaan AMDK yang tidak memenuhi standar keamanan produk. Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan membuat keputusan secara tepat.

Ia turut menyoroti masih minimnya edukasi publik mengenai penyimpanan dan penggunaan air minum kemasan yang sesuai standar keamanan.

“Kita sering melihat sosialisasi tentang keamanan pangan, tetapi edukasi mengenai penyimpanan dan penggunaan air minum kemasan masih sangat minim. Padahal ini menyangkut kesehatan jutaan masyarakat Indonesia setiap hari,” katanya.

Novita menegaskan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan industri AMDK. Karena itu, BPOM dan BPKN didorong lebih proaktif melakukan pengawasan sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat.

“Perlindungan konsumen tidak boleh berhenti di meja rapat. Harus ada pengawasan yang kuat, data yang transparan, dan edukasi yang masif agar masyarakat benar-benar terlindungi. Ini amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Indriani Gelar Bimtek Pengolahan Sampah, Dorong Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kebersihan

SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, mendorong peningkatan kesadaran ...
KRONIK

Bupati Ipuk Salurkan Insentif 13.392 Guru Ngaji: Perjuangan Panjenengan Amal Jariyah Tak Ternilai

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab )Banyuwangi kembali memberikan insentif bagi belasan ribu guru ngaji. ...
KRONIK

Soekarno Run 2026 Ngawi Spektakuler, Siapkan Hadiah Ratusan Juta

NGAWI – Soekarno Run 2026 kembali digelar di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2026 mendatang. Pada pelaksanaan ...
LEGISLATIF

Lasmiran Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Desil dan Syarat Nikah yang Memberatkan

BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan ...
LEGISLATIF

Anas Karno Dorong RT hingga Camat Gerakkan Teba, Atasi 950 Ton Sampah Organik Surabaya

SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...