NGANJUK – Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, mulai tahun anggaran 2020 harus ada terobosan baru yang dilakukan eksekutif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Terutama masalah komitmen pelaksanaan APBD ditargetkan tepat waktu dan berkualitas. Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diinstruksikan untuk melelang kegiatan pada awal tahun atau maksimal bulan dua (Februari,red),” Kata Tatit, Sabtu (30/11/2019).

Hal ini dia sampaikan terkait selesainya pengesahan Perda APBD Kabupaten Nganjuk 2020 dalam sidang paripurna DPRD Nganjuk pada Jumat malam.

Pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 memakan waktu hampir dua bulan lebih.

”Kerja tim banggar selama pembahasan dan merumuskan raperda APBD 2020 marathon. Sampai final pembahasan memakan waktu dua bulan lebih dan baru bisa disahkan malam ini,” ujar Tatit yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk ini.

Sementara itu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan, pelaksanaan APBD tepat waktu ini sesuai masukan dari tim badan anggaran dan eksekutif. Yakni berkomitmen melaksanakan lelang lebih awal untuk menjaga mutu pekerjaan.

“Dan dengan longgarnya waktu maka penyerapan dan penggunaan anggaran bisa tepat sasaran. Sudah tidaada lagi pekerjaan molor,” kata Mas Novi, sapaan akrab Bupati Nganjuk ini.

Menurutnya, lelang pada awal tahun adalah instruksi untuk OPD yang harus dijalankan. Jika instruksi ini tidak ditaati maka ada penilaian dan sanksi terutama kepala dinas bersama panitia lelang.

”Kebiasaan buruk tahun kemarin harus dibenahi. Mulai tahun anggaran kedepan sudah tidak ada lagi lelang molor sampai jelang pertengahan tahun. Targetnya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran,” tegasnya.

Dia menambahkan, bagi OPD yang tidak mengindahkan intruksi di antaranya jika OPD berani bermain lelang akan menjadi catatan merah. “Mulai tahun anggaran kedepan saya akan evaluasi kinerja OPD secara ketat,” pungkasnya (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS