SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam minta PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mempunyai komitmen terhadap pembiayaan ekonomi umat khususnya UMKM.

Sebab, menurutnya, saat ini BSI lebih sibuk membiayai korporasi dibanding UMKM dan belum menunjukkan komitmen membantu rakyat kelompok bawah untuk pulih dari pandemi

“BSI ini ada dua catatan penting untuk perbaikan ke depan. Pertama, pembiayaannya masih mahal, bahkan sebagian produknya lebih mahal dibanding bank konvensional. Kedua, BSI masih belum pro-UMKM,” kata Mufti dalam keterangannya kepada media di Surabaya, Selasa (22/6/2021).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari dapil 2 Jatim ini menjelaskan, pada kuartal I/2021 dari total pembiayaan yang disalurkan BSI sebesar Rp159 triliun didominasi pembiayaan segmen konsumer, yaitu 45 persen atau setara Rp71,6 triliun.

Kemudian pembiayaan korporasi 14,7 persen atau Rp37,3 triliun, dan segmen kecil-menengah hanya 13 persen atau Rp20 triliun, segmen mikro lebih kecil lagi hanya 9,4 persen atau Rp15 triliun.

“Sangat minimnya porsi untuk UMKM menunjukkan BSI tidak ada terobosan, tidak ada komitmen untuk memberdayakan ekonomi umat, ekonomi kaum mustad’afin,” sebutnya.

Mantan Ketua HIPMI Jatim itu menyarankan BSI lebih masif lagi masuk ke pesantren dan UMKM untuk membawa ekonomi umat pulih dari dampak pandemi Covid-19.

“Kami berharap ada road map, kapan BSI bisa memberi lebih banyak porsi pembiayaan ke segmen UMKM,” harap dia.

Mufti mencatat masih mahalnya pembiayaan di bank syariah sehingga bank syariah yang seharusnya menjadi akselerator ekonomi umat justru malah memberatkan umat.

Dia menyenut, salah satu penyebab masih mahalnya pembiayaan di bank syariah adalah biaya dananya yang masih mahal.

Deposito syariah, misalnya, masih ada yang ekuivalen 5,5 persen. Apalagi, porsi deposito di struktur dana pihak ketiga (DPK) bank syariah masih tinggi sekitar 43 persen. Kalau di bank konvensional, porsi deposito hanya kisaran 30-35 persen.

“Ini artinya, bank syariah beroperasi dengan dana mahal, yang ujungnya bagaimana bikin penggiringan agar pembiayaannya bisa menciptakan marjin yang lebih besar dari cost of fund-nya,” bebernya.

Tapi, imbuh Mufti, ini justru tantangan bank syariah, yakni bagaimana bisa meningkatkan dana murahnya seperti tabungan.

“Artinya, BSI harus lebih pandai-pandai mencari terobosan agar publik melirik untuk penempatan dana murah. Dengan populasi Muslim yang besar di Tanah Air, BSI gagal total kalau tidak mampu menarik pasar dengan optimal,” tandas Mufti. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS