Kamis
19 Februari 2026 | 10 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Megawati Dukung Bali Jadi Pilot Project Perlindungan HAKI

pdip-jatim-megawati-haki

DENPASAR – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bakal mendorong Provinsi Bali sebagai pilot project dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk seni  para perajin di Indonesia.

Bagi Megawati, perlindungan HAKI sangat penting untuk menjaga kekayaan seni dan budaya bangsa dari pencurian pihak asing.

“Saya khawatir dan prihatin akan pencurian atas kekayaan seni dan budaya kita yang amat luar biasa potensi. Apalagi, sekarang zaman teknologi canggih dimana pencurian bisa dilakukan dengan mudah,” kata Megawati pada acara focus group discussion (FGD) dan Workshop Pelestarian Tradisi Budaya Bali Melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual, di Kota Denpasar, Bali, Jumat (21/6/2019).

Megawati juga menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap HAKI harus terus didalami.

“Banyak orang sudah bicara HAKI, namun tidak sedikit juga yang sudah paham. HAKI itu harus didalami agar masyarakat paham karena orang seluruh dunia memakainya”, ujar Megawati.

Megawati kembali menegaskan bahwa pencurian kekayaan intelektual bangsa ini sudah amat memprihatinkan. Dia mengatakan bahwa kekayaan Indonesia sangat luar biasa dari segala sisi, baik seni, budaya, hingga kekayaan hayati. Dan itu sangat menggiurkan bagi pihak asing. 

“Apakah ada yang tahu jenis-jenis pohon hayati asli Indonesia? Apakah topeng asli leluhur kita masih ada atau sudah diambil? Ini harus menjadi perhatian serius kita,” tutur Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Megawati pun berbagi pengalaman ketika  dirinya  berkunjung ke Mesir. Saat itu, dia bertanya pada seorang kurator sejarah Mesir tentang cara Mesir melindungi warisan seni dan budaya leluhurnya.

“Saya mendapat jawaban, warisan kekayaan seni dan budaya Mesir sebagian besar sudah ada di London. Di Bali banyak sekali Puri, bagaimana kita melindunginya?” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, Megawati berharap soal HAKI harus dipahami masyarakat secara serius dan mendalam. Terutama untuk melindungi produk seni dan budaya hasil para perajin dan seniman Indonesia.

“Kalau hal itu tidak dilakukan, maka segala kekayaan kita itu bisa diangkut ke luar negeri dengan mudah. Orang kita bikin kreasi seni dan budaya sampai bungkuk-bungkuk, eh malah diambil orang,” tandasnya.

Oleh karena itu Megawati mengajak seluruh Kepala Daerah di Bali, umumnya di Indonesia, untuk mulai concern dengan masalah HAKI di daerahnya masing-masing.

“Patenkan segala hasil kerja seni dan budaya rakyat kita. Harus segera dijabarkan dan diimplementasikan di lapangan. Tujuannya, untuk melindungi para perajin dan seniman di Indonesia,” tambahnya.

Dia juga memberi contoh aneka keragaman hayati yang dimiliki bangsa ini yang wajib dilindungi.

“Tanaman khas untuk obat seperti kunyit dan jahe, yang asli Indonesia, apakah sudah dilindungi secara hukum? Kalau butuh biaya mahal, pemerintah bisa mensubsidi untuk pengurusannya,” tegas Megawati. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Said Abdullah Salurkan Zakat Mal ke Ribuan Jemaah Tarawih di Sumenep

SUMENEP – Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah, menunaikan zakat mal ...
KRONIK

Bupati Ipuk Deklarasi Banyuwangi ASRI, Program Kebersihan Berkelanjutan dan Terintegrasi

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengakselerasi Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan ...
KRONIK

Warga Ngrayun Ponorogo Lapor ke Sasa, Jembatan yang Ambrol didatangi Wakil Bupati

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo meninjau langsung jembatan kerek darurat di Dusun Purworejo, Desa ...
KRONIK

Dari Pena ke Pengabdian, Perjalanan Martha Membangun Desa dan Literasi

BONDOWOSO – Di sebuah sudut Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, cerita tentang perubahan tidak selalu dimulai ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tegaskan Dana Rp5 Juta per RW Bukan untuk Seremoni, Tapi Latih Kemandirian Gen Z

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan program alokasi dana Rp5 juta per bulan untuk setiap Rukun ...
LEGISLATIF

Candra Soroti Minimnya Respons DTPHP Jember dalam Pemenuhan Data Pertanian

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyayangkan belum dipenuhinya permintaan data kepada Dinas ...