KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tidak ingin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri  terpapar paham radikalisme. Menurutnya hal ini patut untuk diantisipasi

“Sudah masuk ke instrumen-instrumen yang tidak tertebak lagi, jadi memang bahwa ada pegawai BUMN yang sudah terpapar. Itu pula dengan ASN, artinya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri harus berhati-hati sekali,” kata Hanindhito, Rabu (2/6/2021).

Karena itu pada saat memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2021, menurut Dhito, itu bisa dijadikan momentum untuk mengenang dan merayakan sekaligus agar terhindar dari paham radikalisme.

Pihaknya juga masih perlu mengkaji apakah perlu dibuatkan sebuah pertanyaan bagi ASN di lingkup Pemkab Kediri untuk mengkaji wawasan mereka tentang  nasionalisme dan kebangsaan.

“Ini nanti apakah perlu kita bikinkan semacam pertanyaan, karena dari pertanyaan dan sebuah jawaban nanti bisa kelihatan, apakah orang tersebut radikal atau tidak bisa dilihat dari jawabanya,” jelas Mas Bup, sapaan akrabnya.

Kader Banteng ini mengungkapkan, sejumlah pemerintah daerah sudah mulai melaksanakan kegiatan tersebut.

“Di beberapa daerah sudah melakukan itu, apakah kita harus melakukan? kita harus mapping dulu. Seberapa banyak ASN kita yang memang  terpapar oleh radikalisme,” katanya.

Sampai sekarang Pemkab Kediri masih belum mengetahui apakah ada pegawainya yang terpapar paham radikalisme. “Nanti setelah harus ada kusioner dulu, kalau saya sekarang ngomong terlalu prematur,” pungkasnya. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS