BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Martin Hamonangan, menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 sistem zonasi sudah bagus. Meski begitu, sistem zonasi yang sudah berjalan saat ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, harus memenuhi rasa keadilan bagi siswa yang jauh dari zonasi.

“Sebab bisa saja di domisili siswa yang akan mendaftar tidak terdapat sekolah negeri yang baik di zonasi tersebut. Harus ada kuota yang cukup berkeadilan untuk menampung mereka,” ujar Martin di Banyuwangi, Minggu (14/7/2024)

Di samping itu, tambah Martin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga perlu memperhatikan sekolah swasta yang hari ini kesulitan terkait kekurangan minat calon siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah swasta.

“Untuk itu perlu diberikan juga kepada sekolah-sekolah swasta fasilitas-fasilitas dan bantuan untuk peningkatan mutu sekolah swasta, yang pada akhirnya dapat menjadi penarik calon siswa di sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.

Artinya, jangan sampai sekolah negeri mematikan sekolah-sekolah swasta kerena kekurangan murid. “Pemerintah daerah Jatim harus dapat memberikan pemerataan terkait sekolah yang bermutu dan baik di semua zonasi, tidak kemudian semua murid pandai menumpuk di sekolah-sekolah favorit,” tuturnya.

“Harus ditimbulkan suasana bersaing antarsekolah dalam mencapai posisi sebagai sekolah unggulan,” imbuhnya.

Martin berharap, Pemprov Jatim dalam menerapkan kebijakannya jangan tebang pilih antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

“Sekolah swasta ke depannya harus lebih diperhatikan. Sekolah swasta ini untuk mengantisipasi adanya siswa putus sekolah. Jika melihat data tahun 2023-2024, masih banyak angka putus sekolah,” tuturnya.

Berkaitan dengan persoalan sekolah swasta ini, lanjut Martin, semua anggota DPRD Provinsi Jatim terus menyuarakan agar Pemprov Jatim memperhatikan SMK-SMA swasta yang ada di Jatim.

“Saya berharap, Pemprov Jatim lebih perhatian kepada sekolah swasta, terutama SMK dan SMA,” tandasnya. (ars/set)