Minggu
31 Mei 2026 | 3 : 52

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Minta PP 74/2014 Ditinjau Ulang

pdip-jatim---demo-sopir-angkot

pdip-jatim---demo-sopir-angkotSURABAYA – DPRD Kota Surabaya minta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan ditinjau ulang. Pasalnya, PP yang mewajibkan angkutan kota (angkot) berbadan hukum itu dinilai sangat memberatkan para sopir.

Ketua Komisi D Agustin Poliana mengatakan, saat pengurusan balik nama atau uji kir, angkot disyaratkan harus berbadan hukum. Padahal, sebut Agustin, mengurus berbadan hukum itu tidak murah.

“Inilah yang memberatkan para sopir angkot,” kata Agustin Poliana, usai menerima perwakilan ribuan supir angkot, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, di Jalan Yos Sudarso, kemarin.

Menurut Titin, sapaan akrab legislator perempuan itu, untuk mengurus badan hukum diperlukan dana cukup besar, di kisaran Rp 2-3 juta. Selain itu, para pemilik angkot tidak mengurus seorang diri, harus berkelompok dengan pemilik angkot lainnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa untuk mencari rezeki demi menghidupi keluarga saja, saat ini mereka sudah kesulitan, apalagi harus mengurus badan hukum untuk angkotnya. Persaingan angkutan semakin ketat, dengan adanya Gojek ini juga mempengaruhi pendapatan para sopir angkot.

“Komisi D minta aturan itu bisa ditelaah lagi sebelum dilaksanakan. Harapan kami Pemerintah Kota Surabaya tidak memberlakukan dulu. Sebab kalau berbadan hukum itu kan harus berkelompok. Padahal angkot ini kan milik pribadi sopir-sopir itu,” ujarnya.

Pihaknya akan menyampaikan aspirasi para sopir, dengan membuat surat melalui pimpinan DPRD yang dikirimkan ke Wali Kota Surabaya Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

“Kalau PP itu dianggap memberatkan masyarakat, maka harus ditinjau ulang pelaksanaannya. Minimal ditunda pelaksanaannya atau PP itu direvisi,” katanya.

Sementara itu, aksi sopir angkot mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di depan gedung DPRD sempat membuat kawasan sekitarnya macet total. Seperti ruas jalan seperti Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, dan Panglima Sudirman. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

HEADLINE

Pengurus PAC Se-Tuban Dilantik, Dapat Tugas Perdana Tanam Bibit Sukun

TUBAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur melantik jajaran kepengurusan PAC se-Kabupaten Tuban ...
KRONIK

PDI Perjuangan Ponorogo Target Pertahankan Kemenangan dan Tambah Kursi di Pemilu 2029

PONOROGO – Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Bambang Yuwono, menegaskan pentingnya ...
EKSEKUTIF

Rijanto Akui Infrastruktur Jalan Jadi Pekerjaan Rumah Besar Pemkab Blitar

Bupati Blitar Rijanto mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemkab Blitar. ...
KRONIK

Tari Bujang Ganong Buka Pelantikan PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Ponorogo

PONOROGO – Tari Bujang Ganong tampil memukau sebagai pembuka dalam acara pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI ...
KRONIK

Harga Bahan Pangan Naik, Wiwin Sumrambah Sebut Faktor Global hingga Cuaca Ekstrem

JOMBANG – Kenaikan harga sejumlah bahan pangan di Jawa Timur menjadi sorotan DPRD Jawa Timur.Anggota Fraksi PDI ...
KRONIK

Deni Wicaksono Minta Kader PDIP Aktif di Medsos, Pertarungan Politik Terjadi di Dunia Maya

PONOROGO – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta seluruh kader Partai untuk aktif ...