Senin
18 Mei 2026 | 4 : 19

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Minta PP 74/2014 Ditinjau Ulang

pdip-jatim---demo-sopir-angkot

pdip-jatim---demo-sopir-angkotSURABAYA – DPRD Kota Surabaya minta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan ditinjau ulang. Pasalnya, PP yang mewajibkan angkutan kota (angkot) berbadan hukum itu dinilai sangat memberatkan para sopir.

Ketua Komisi D Agustin Poliana mengatakan, saat pengurusan balik nama atau uji kir, angkot disyaratkan harus berbadan hukum. Padahal, sebut Agustin, mengurus berbadan hukum itu tidak murah.

“Inilah yang memberatkan para sopir angkot,” kata Agustin Poliana, usai menerima perwakilan ribuan supir angkot, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, di Jalan Yos Sudarso, kemarin.

Menurut Titin, sapaan akrab legislator perempuan itu, untuk mengurus badan hukum diperlukan dana cukup besar, di kisaran Rp 2-3 juta. Selain itu, para pemilik angkot tidak mengurus seorang diri, harus berkelompok dengan pemilik angkot lainnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa untuk mencari rezeki demi menghidupi keluarga saja, saat ini mereka sudah kesulitan, apalagi harus mengurus badan hukum untuk angkotnya. Persaingan angkutan semakin ketat, dengan adanya Gojek ini juga mempengaruhi pendapatan para sopir angkot.

“Komisi D minta aturan itu bisa ditelaah lagi sebelum dilaksanakan. Harapan kami Pemerintah Kota Surabaya tidak memberlakukan dulu. Sebab kalau berbadan hukum itu kan harus berkelompok. Padahal angkot ini kan milik pribadi sopir-sopir itu,” ujarnya.

Pihaknya akan menyampaikan aspirasi para sopir, dengan membuat surat melalui pimpinan DPRD yang dikirimkan ke Wali Kota Surabaya Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

“Kalau PP itu dianggap memberatkan masyarakat, maka harus ditinjau ulang pelaksanaannya. Minimal ditunda pelaksanaannya atau PP itu direvisi,” katanya.

Sementara itu, aksi sopir angkot mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di depan gedung DPRD sempat membuat kawasan sekitarnya macet total. Seperti ruas jalan seperti Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, dan Panglima Sudirman. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Bangkalan Luncurkan Program Subsidi Nol Persen untuk UMKM

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan meluncurkan program subsidi bunga nol persen bagi pelaku Usaha ...
KABAR CABANG

Ketika Tari Jaka Mada Menjadi Ruh Pelantikan PAC dan KSB Ranting PDIP Lamongan

Tari Jaka Mada memukau pelantikan PAC dan KSB Ranting PDIP Lamongan dengan pesan kepemimpinan, budaya, dan semangat ...
RUANG MERAH

Dolar Memang Tidak Dipakai di Desa, Tetapi Dampaknya Masuk Sampai ke Dapur

Oleh Didik Prasetiyono* PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk bahwa “rakyat desa nggak pakai dolar” ...
KABAR CABANG

Bamusi Tulungagung Dorong Percepatan Perda Minol untuk Kendalikan Peredaran Alkohol

TULUNGAGUNG – Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kabupaten Tulungagung mendorong DPRD dan ...
HEADLINE

Banteng Jatim FC U-17 Makin Matang, Gresik United Academy Dibungkam 5-0

Banteng Jatim FC U-17 tampil impresif usai menang 5-0 atas Gresik United Academy jelang Soekarno Cup 2026. SURABAYA ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Dorong Percepatan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri

Yuzar Rasyid mendorong percepatan pembahasan Raperda Cadangan Pangan Kota Kediri demi memperkuat ketahanan pangan ...