SURABAYA – Legislator DPRD Surabaya mencari tahu keseriusan PT Pelindo III, soal rencana pembangunan fly over Teluk Lamong. Pasalnya, sejak ada memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Surabaya dengan Pelindo III, Mei 2015 lalu, sampai sekarang dewan tidak melihat kejelasan progres dan target waktu pembangunannya.

Dewan serius mencermati rencana pembangunan fly over Teluk Lamong, karena diharapkan jadi solusi kemacetan menuju pelabuhan kapal peti kemas tersebut. Kemacetan yang dikhawatirkan makin menjadi, manakala pelabuhan yang di republik ini disebut tercanggih, sudah beroperasi penuh.

Untuk menyelisik keseriusan operator Pelabuhan Teluk Lamong tersebut, Komisi C DPRD Surabaya mengundang instansi terkait, Kamis (15/10/2015). Yakni Pelindo III, Bappeko, dan Dinas PU Cipta Karya Kota Surabaya.

Fly over direncanakan membentang dua jalur dengan masing-masing jalur ada dua lajur besar. Tidak hanya menghubungkan Teluk Lamong dengan tol Romo Kalisari, bentangan fly over juga akan terintegrasi dengan tol Jalur Lintas Lingkar Barat (JLLB) Surabaya.

Hanya, “Harus dipastikan sejauh mana keseriusan Pelindo III, sampai di mana progresnya. Tapi saya termasuk yang meragukan proyek ini akan dikerjakan sesuai waktunya,” tandas Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri, kemarin.

Dewan, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, mendesak Pelindo III secepatnya merealisasikan fly over, seiring pengembangan Teluk Lamong. Jika jembatan layang tersebut tidak segera dibangun, kemacetan lalu lintas dipastikan semakin padat, khususnya di kawasan Osowilangun dan sekitarnya.

“Kalau serius, harus jelas kapan target waktu pembangunan jalan layang tersebut. Sebab, sudah ada MoU antara Pelindo III dengan Pemkot Surabaya,” tambah legislator, yang hampir setiap hari lewat Osowilangun dari rumahnya menuju kantor dewan.

Keberadaan fly over, tambah pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu, menjadi penunjang pengembangan Terminal Pelabuhan Teluk Lamong. Karena itu, ketika flyover belum dibangun, dewan minta Pelindo III harus membatasi kapasitas kontainer.

Mulai Dibangun 2016

Seperti disampaikan Asisten Kepala Biro Perencanaan Strategis Pelindo III, Kokok Susanto, saat ini dermaga Teluk Lamong luasnya masih 38,2 hektar. Kemudian secara bertahap sampai 2032, akan menjadi 368 hektar.

“Di lahan 38 hektar nanti, kapasitas maksimal hanya sampai 1 juta teus (twenty foot equivalent units),” jelas Kokok.

Dia menandaskan, fly over Teluk Lamong sebuah keharusan. Apalagi Kementerian Perhubungan mensyaratkan beroperasinya Teluk Lamong sebagai pelabuhan kapal barang terbesar, harus ada amdal lalin. Salah satunya dengan pengoperasian fly over.

Saat ini pihaknya sedang mengurus izin amdalnya. Pun Izin Pemakaian Ruang dan Lahan, juga dalam pengurusan. “Basic design sudah ada. Setelah tuntas segera dilelang. Soal lokasi lintasan masih kami maping,” terang Kokok.

Pengurusan itu, sebutnya, cukup melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dia mengaku sudah ada lampu hijau. Dia memprediksi, jika lelang tuntas, pada 2016 pembangunan fly over sudah mulai dikerjakan.

Namun dia mengakui, pembebasan lahan akan menjadi kendala utama. “Fly over Teluk Lamong nanti tak semuanya menjadi tanggung jawab Pelindo. Dari 4,4 km, sepanjang 2,7 km adalah tanggung jawab kami. Selebihnya akan ditanggung bersama Pemkot Surabaya. Utamanya pembebasan lahan untuk tiang pancang,” urainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS