LUMAJANG – Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, memastikan program persalinan gratis di rumah sakit terealisasi dengan baik. Tak hanya itu, ia juga memperjuangkan supaya masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS bisa mendapakan pelayanan kesehatan tanpa berbayar.

“Ini merupakan tindak lanjut teknis dari pembahasan APBD 2021 beberapa bulan yang lalu. Dan ini sudah masuk rencana kerja dan anggaran (RKA) senilai Rp 5 miliar untuk kedua permasalahan itu. Kalau kurang nanti kami tambahkan melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” jelas Supratman, Selasa (25/5/2021) saat ditemui di ruang kerjanya.

Supratman, menambahkan, pihaknya juga meminta supaya memangkas birokrasi yang mempersulit dan memakan banyak waktu.

“Yang selama ini pengurusan administrasi yang begitu ribet, supaya di pangkas dan pengurusan bisa cepat,” lanjutnya.

Ia menyebutkan, saat ini masyarakat sudah dapat menikmati program tersebut di RSUD dr Haryoto dan RSUD Pasirian. Meski demikian, Supratman menegaskan, pihaknya masih berupaya supaya program tersebut bisa direalisasikan di seluruh rumah sakit di Lumajang.

“Masih di RSUD dr Haryoto dan RS Pasirian yang sudah mulai berjalan, baik pengurangan biaya pengobatan bahkan sampai gratis. Tentu nanti kami kembangkan supaya seluruh rumah sakit bisa di akses,” terangnya.

Meskipun gratis, Supratman berharap, perlakuan pelayanan kesehatan tidak berbeda hanya karena faktor membayar dan gratis. Menurutnya, semua masyarakat yang berobat di rumah sakit harus dilayani dengan baik dan tepat, tanpa memandang perbedaan apapun.

Lebih lanjut, Supratman, mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk kerja ideologis partai yang berdasarkan ideologi Pancasila, bukan hanya retorika dan opini saja.

“Ini bentuk kerja nyata dan fakta saya pribadi selaku kader PDI Perjuangan yang selalu berupaya memperjuangkan ‘wong cilik’,” katan Supratman yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Lumajang. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS