Rabu
21 Mei 2025 | 1 : 56

Legislator Dorong Pemerintah Pusat Selesaikan Proyek JLS

pdip-jatim-JLS-di-pacitan

pdip-jatim-JLS-di-pacitanSURABAYA – Pemerintah pusat didorong segera menyelesaikan megaproyek jalur lintas selatan (JLS), khususnya di sisi wilayah Jawa Timur. Sebab, di tahun 2016 ini APBD Jatim tidak menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan fisik JLS.

Jika tidak, bisa dipastikan pembangunan jalan tembus antara Pacitan hingga Banyuwangi tersebut, di tahun ini akan jalan di tempat. Apalagi, megaproyek ini pun hampir pasti tidak akan mendapat alokasi dana dalam Perubahan APBD Jatim 2016.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna, kemungkinan badan anggaran (Banggar) tidak mengalokasikan anggaran untuk JLS. Apalagi, katanya, diketahui PAPBD 2016 ini mengalami defisit hingga Rp 650 miliar.

“Kita menunggu hasil pembahasan banggar. Namun jika dilihat dari posisi anggaran yang ada, dalam pembahasan PABPD 2016 sangat tak mungkin ada alokasi untuk JLS,” kata Eddy Paripurna, kemarin.

Melalui APBN 2016, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp 164 miliar untuk proyek JLS. Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat, sebab proyek JLS sudah masuk dalam proyek nasional meski bukan prioritas.

Komisi D DPRD Jatim bersama Komisi V DPR RI, sebutnya, akan terus mendorong pemerintah pusat menyelesaikan komitmennya mengurangi angka disparitas wilayah lewat pembangunan JLS.

Terpisah, Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerja Umum Bina Marga Jatim, Abduh M Mattaliti mengatakan, tahun 2016 ini untuk sementara waktu Pemprov tidak menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan fisik JLS.

Pertimbangannya, jelas Abduh, yakni kondisi ekonomi yang sedang sulit, dan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena JLS merupakan proyek pemerintah pusat, sebut Abduh, maka untuk pembangunan fisiknya akan tetap dilanjutkan dengan alokasi anggaran dari APBN. “Semoga APBN yang dikucurkan besar, agar bisa mempercepat penyelesaian pembangunan titik JLS yang belum dikerjakan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim Supaad mengatakan, total panjang JLS yang melintasi wilayah Jatim panjangnya mencapai 673,872 kilometer. Dari jumlah itu 553,274 kilometer lahan sudah berhasil dibuka dan dibersihkan.

“Dari yang sudah dibuka untuk umum tersebut, 334,490 kilometer jalannya sudah diaspal, dan 33,225 kilometer lainnya bahkan dicor dengan semen atau rigid,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Sementara untuk 363,990 kilometer lainnya, kondisi jalannya sudah berstatus lapis pond dan sudah dapat dilewati kendaraan. Guna menghubungkan ratusan kilometer JLS di delapan kabupaten itu, telah dibangun 77 buah jembatan yang panjangnya mencapai 4,346 kilometer.

“Nah, saat ini 83 persen akses jalan lintas selatan di Jatim sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Supaad.

Untuk 17 persen sisanya, hingga kini belum bisa dimanfaatkan sebagai akses jalan, karena masih menunggu pembukaan lahan dan pembuatan jembatan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Minta Pemerintah Hati-Hati soal Tulis Ulang Sejarah, Puan: Jangan Ada Pengaburan

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang berencana ...
KRONIK

Bupati Ipuk: Jadikan Semangat Kebangkitan Pemantik Gotong Royong Tuntaskan Kemiskinan

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ...
KRONIK

Terancam Digusur untuk Pasar Hewan Maospati, Warga Minta Ganti Rugi

MAGETAN – Warga lingkungan Totog Kelurahan dan Kecamatan Maospati, meminta ganti rugi dari pemerintah kabupaten ...
KRONIK

H. Zainal Fasilitasi Temu Alumni Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, Kerahkan Tiga Armada Bus

SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap dunia ...
KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...